Tapi apa makna dibalik permintaan maaf pelaku korupsi itu?
Tengok ke belakang sejenak, ketika Covid-19 menerjang Indonesia pada awal tahun lalu, pemerintah Jokowi meluncurkan beberapa program-program strategis nasional untuk mengantisipasi chaos.
Meskipun tetap membuka bandara internasional bagi pintu keluar-masuk warga asing terutama untuk mengakomodir TKA (tenaga kerja asing) asal Tiongkok (China).
Jokowi juga membuka kran bantuan sosial bagi rakyat kecil.
Bantuan sosial yang diluncurkan pemerintah melalui Kementerian Sosial belakangan ternyata menuai masalah. Paket bantuan tersebut diduga dikorupsi oleh Bapak Menteri (kronologis nya cari informasi sendiri)
Jumlah yang dikorup pun lumayan besar jika dibandingkan ukuran dompet saya. Angkanya fantastis, capai belasan milyar rupiah.
Padahal program bantuan sosial (bansos) tersebut benar-benar sedang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia saat itu karena terdampak pandemi Covid-19.
Namun seolah menggunakan jurus aji mumpung. Juliari Batubara memanfaatkan kesempatan mencuri paket-paket bantuan rakyat demi mengumpulkan duit segepok milyaran rupiah.
Entah kemana dibawa uang sebanyak itu dan siapa yang menyuruh, hal ini masih misteri. Walaupun ada yang menduga keterlibatan partainya didalam kasus memalukan itu.
Tapi benarkah memalukan?
Sejujurnya kalau manusia masih memiliki moralitas yang baik. Perbuatan korupsi itu memang memalukan. Rasanya tak pantas dilakukan oleh orang-orang yang telah diberi amanah.
Juliari Batubara yang konon dari partai PDIP dengan slogan partai wong cilik, masa makan bantuan wong cilik pula. Sangat tidak pantas dan memalukan sekali.
Dan sekarang ketika menjadi warga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Juliari Batubara dihadapkan didepan hakim pengadilan Tipikor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak bermoral tersebut.
Juliari Batubara pun memohon maaf, terutama kepada Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai PDIP.
Mengapa perlu minta maaf ke Megawati?
Bukankah harusnya dan wajib hukumnya meminta maaf pada setiap warga negara Indonesia?
Nah inilah fakta bahwa antara urusan negara dengan urusan partai sudah tidak ada batas. Idealnya tidak hanya Juliari tetapi seluruh maling yang mengkorupsi uang rakyat wajib minta maafnya pada seluruh WNI.
Logika seperti ini sejalan dengan konstitusi bahwa negara ini milik rakyat, kedaulatan adalah ditangan rakyat bukan ditangan partai apalagi milik ketua partai.
Justru partai-partai di negara ini telah menjadi parasit yang merongrong kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.
Maka ketika Juliari Batubara lebih memprioritaskan permintaan maaf kepada seorang Megawati berarti intervensi partai dalam pekerjaan atau tugas-tugas menteri sangat kuat.
Dan itu logika keliru karena bertentangan dengan konstitusi, bahwa para menteri merupakan pembantu tugas-tugas presiden. Seyogyanya menteri meminta maaf kepada presiden yang telah mengangkatnya.
Kendati demikian bolehlah jika dia berniat menunjukkan rasa hormat dan penyesalan atas perbuatannya kepada sang Ketum partai tempat ia berlindung.
Syukur-syukur akan mendapatkan pembelaan dari partai dan bonus pengurangan vonis dari hakim. Tetapi posisi rakyat dalam perkara ini hendaknya jangan dinomorduakan.
Ya! Rakyat Indonesia memang rakyat pemaaf. Buktinya berapa banyak pejabat negara yang melakukan korupsi tapi toh rakyat masih memaafkannya.
Maka tidak heran bila plang-plang proyek dijalan selalu terpampang kata-kata "Mohon Maaf", misalnya " mohon maaf perjalanan Ada tertanggung,'" atau "maaf ada galian PLN" dan masih banyak lagi.
Sampai-sampai untuk bicara jujur pun di Indonesia banyak yang meminta maaf terlebih dahulu sebelum mengucapkannya.
"Maaf ya kalau boleh jujur," nah kalimat seperti itu kerap kita dengar dalam percakapan sehari-hari orang dewasa didepan umum.
Aneh bukan? Masa untuk jujur saja harus minta maaf.
Begitulah ilustrasi bangsa Indonesia yang pemaaf, sehingga pelaku korupsi yang terbilang sudah benar-benar merusak sendi-sendi NKRI pun masih dimaafkan, bahkan dihormati.
Kalau demikian halnya maka makna permohonan maaf Juliari dan "komunitas" koruptor lainnya berarti hanya basa-basi.
Basa-basi politik minta maaf setelah korup.
Sebuah trik mengembalikan nama baik agar masih bisa diberikan jabatan. (*)
