Keberhasilan Indonesia dalam mencapai SDGs sangat bergantung pada tiga faktor utama, yaitu percepatan, pembiayaan dan inklusi yang harus menjadi prioritas untuk tahun 2018 dan selanjutnya. Sebagai negara terbesar di dunia Indonesia diharapkan menjadi model bagi negara-negara lainnya dalam implementasi SDGs.
Dengan populasi penduduk mendekati 300 juta jiwa, Indonesia memiliki tantangan yang sangat unik terutama dalam menyediakan semua bentuk kebutuhan mereka. Bukan hanya tantangan pada bidang pangan, namun juga kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, kesetaraan sosial, ketimpangan kesejahteraan, dan masalah-masalah lingkungan.
Luasnya batas geografis atau wilayah negara Indonesia, secara keamanan relatif cukup terjaga meskipun banyak juga terjadi kasus-kasus kriminal dan ilegal dalam wilayah laut, darat dan udara yang harus menjadi perhatian pemerintah. Kejahatan di laut misalnya pencurian ikan (illegal fishing), perdagangan narkoba lewat jalur laut, perdagangan manusia (human traficking), dan lain sebagainya.
Berbagai problem yang cukup serius dalam ruang lingkup pembangunan Indonesia harus diintegrasikan dalam resolusi SDGs. Sehingga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia dapat dihadirkan.
Penyelesaian masalah-masalah diatas tentu saja tidak dapat dipandang remeh, apalagi ditengah isu ekonomi global yang penuh ketidakpastian, isu politik dalam negeri yang memanas menjelang pemilu, dan korupsi yang merajalela. Ditambah isu kerusakan lingkungan hidup yang sudah pada taraf destructive massive.
Lalu bagaimana pemerintah Indonesia mampu dan dapat menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dan mencapai target pembangunan berkelanjutan? Untuk itu maka diperlukan berbagai sumber daya. Indonesia membutuhkan begitu banyak anggaran sebagai sumber daya utama dalam rangka untuk mengantisipasi berbagai tantangannya.
Selain anggaran negara yang tersedia cukup. Hal lain yang juga menjadi key factor dalam mencapai keberhasilan SDGs adalah tata kelola yang baik (good governance). Dengan menekankan pada aspek sumber daya manusia (human resources) yang andal, jujur, dan berdaya saing tinggi.
Kita mengakui jika saat ini sumber daya manusia (SDM) Indonesia dari sisi kapasitas kompetensi kerja mulai ada perbaikan yang cukup bagus. Para PNS/ASN (aparatur sipil negara) yang menjadi andalan pemerintah atau ujung tombak pelaksanaan program-program SDGs tingkat keahliannya semakin meningkat.
Namun secara sistemik tata kelola kepemerintahan masih memburuk. Bukan karena tidak memiliki aturan dan standar prosedur, dan sistem teknologi namun justru tingkat loyalitas PNS/ASN yang rendah.
Ada berbagai faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya loyalitas PNS/ASN terhadap pekerjaan dan masyarakat yang dilayaninya. Diantaranya adalah kompensasi yang diterima PNS/ASN tidak sebanding dengan beban kerja yang harus ia laksanakan. Intinya kesejahteraan mereka kurang diperhatikan oleh pemerintah (khususnya PNS) golongan rendah.
Akibatnya mereka harus mencari pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhan. Maka tidak heran jika kita lihat PNS yang nyambi jadi driver ojek online, kerja paruh waktu, pedagang keliling, sampai nyambi sebagai pemulung. Pekerjaan ektra ini terpaksa mereka jalani demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka secara halal.
Namun ada oknum-oknum (banyak oknum) yang menempuh cara pintas, instan dan serba cepat. Ya, korupsi. Data membuktikan bahwa profesi yang paling tinggi saat ini melakukan korupsi adalah PNS. Kelompok ini menempati urutan pertama dalam daftar pelaku korupsi menurut klasifikasi profesi
Lalu bagaimana mengharapkan suksesnya pembangunan SDGs di Indonesia jika ujung tombak pelaksanaan program masih memiliki budaya korupsi tinggi? Saya kuatir program-program SDGs cenderung akan gagal. Padahal dunia internasional sangat mengharapkan Indonesia berhasil dalam implementasi SDGs dan dapat menjadi contoh bagi negara lain.
Meskipun Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah diterbitkan oleh Presiden Jokowi pada bulan Juli 2017 sebagai tonggak utama, yang menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola SDGs nasional untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan dan pelaporan. Namun hal ini menjadi tidak berdaya guna. Jika aparatur pemerintah tidak membenahi tata kelola dan membersihkan diri dari praktik korupsi.
Baiklah sekarang mari kita lihat apa saja yang menjadi target MDGs. Ada 17 target keberhasilan dalam SDGs 2018 yang sudah dirancang yaitu;
1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana-mana.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.
3. Pastikan hidup sehat dan tingkatkan kesejahteraan untuk semua usia.
4. Pastikan pendidikan berkualitas dan adil dan mempromosikan peluang belajar seumur hidup untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan jender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
6. Pastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Pastikan akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur tangguh, Mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi.
10. Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan diantara negara-negara.
11. Membuat kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. Pastikan konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan.
13. Ambil tindakan mendesak mengurangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Menghemat dan secara berkelanjutan menggunakan lautan, laut dan sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Lindungi, pulihkan, dan promosikan pemanfaatan ekosistem darat secara berkelanjutan, kelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggunaan dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.
16. Mempromosika masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua dan membangun lembaga yang efektif, bertanggung jawab dan inklusif.
17. Memperkuat secara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
Keputusan pemerintah menetapkan strategi pembangunan nasional yang mengacu kepada indikator SDGs memang selayaknya mendapatkan dukungan secara luas. Dengan dikeluarkannya PP 59/2017 tentang pelaksanaan SDGs menandakan bahwa pembangunan Indonesia telah memulai babak baru setelah melewati milenium development goals (MDGs) yang berakhir 2015, dua tahun lalu.
New paradigm ini mendapatkan dukungan kuat dunia Internasional, sehingga negara-negara yang mempromosikan SDGs akan mendapatkan bantuan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program. Karena negara-negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia, bantuan asing menurun dan anggaran nasional tidak cukup untuk mencapai SDGs. Karena kunci pencapaian SDGs sangat terletak pada diversifikasi arus keuangan dan investasi terbuka.
Selain itu untuk mencapai keberhasilan target tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah mesti menuangkan dan mengharmonisasikan konsep pembangunan nasional dengan SDGs yang mendasari pada kebutuhan dan kemampuan domestik.
