Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa perizinan ilegal kerap menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk keuntungan pribadi maupun kelompok. "Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional," tegasnya.
Presiden menginstruksikan Kejaksaan untuk mempercepat proses penyelidikan dan tindakan hukum terhadap praktik perizinan ilegal. Selain itu, ia meminta agar pengawasan di instansi pemerintah diperketat guna memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan perizinan yang berlaku.
Menurut sumber yang hadir, pertemuan ini menandai langkah konkret pemerintah dalam memerangi korupsi perizinan, sebuah langkah penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik.
Masyarakat berharap, dengan arahan tegas dari Presiden Prabowo, sistem hukum di Indonesia akan menjadi lebih kuat dan mampu memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.(Cak Bejo)
