TAHUN politik 2024 telah di depan mata. Para politisi tentu mulai pasang jurus. Tak mau ketinggalan kesempatan. Manuver dan loby politik dilakukan. Bahkan sampai membangun kompromi untuk mencelakakan rakyat sekalipun, mereka lakukan demi kemenangan berpolitik.
Menariknya, menyongsong tahun politik, di Maluku Utara (Malut) para politisi lokal seperti telah siaga. Pemilik korporasi mulai digandeng. Tentu tujuannya mencari pundi-pundi. Mengamankan logistik untuk kempanye dan pemenangan. Luar biasa demokrasi menjadi pentas yang ramai seperti pasar.
Eskalasi politik tersebut juga mulai dibunyikan di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar). Seperti ''motion'' politik yang dilakukan Pemilik PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM), H. Robert Nitiyudo Wachjo. Publik pasti mengira dan menyimpulkan James Uang, Bupati Halbar telah mengambil untung. Menang banyak.
Dimana PT. NHM yang sebelumnya beroperasi di Kabupaten Halmahera Utara, kita berekspansi ke Halbar. Kabarnya NHM akan berinvestasi, mengeruk kekayaan alam Halbar dalam waktu dekat ini. Haji Robert, sapaan akrab Pemilik PT. NHM ini menghentakkan publik dengan dukungannya untuk James.
Tidak saja membuat lawan politik James Uang panas dingin, panik. Lebih dari itu, rakyat pasti bereaksi. Terlebih kaum intelektual sebagai kelas menengah yang masih punya konsen terhadap perlidungan lingkungan. Menolak tambang sudah pasti dilakukan. Tak ada tawar-menawar lagi bagi mereka.
Haji Robert sepertinya mau menjerumuskan James dalam kubangan kejatuhan politik yang menyakitkan. Pesan yang dikirimkannya ialah James telah berada dibawa bayang-bayang pemodal (NHM). James diberi modal logistik untuk berperang bermain politik uang untuk Pilkada di Halbar 2024.
Bisa dibilang blunder, kecelakaan, dan insiden yang tanpa sadar dilakukan Haji Robert. Melalui pernyataan dukungan Haji Robert terhadap James sang Bupati Halbar menandakan itulah bagian dari konsesi politik. Pola dan cara politik tukar guling kepentingan dilakukan. Rakyat kita tidak bodoh.
Pasti rakyat mengetahui ini. Negosiasi keuntungan tambang yang diharapkan bermanfaat untuk rakyat, namun rupa-rupanya lebih dominan kepentingan elit politik lokal terlihat. James Uang akan diuntungkan karena dukungan Haji Robert tentu dalam bentuk uang.
Sayangnya, rakyat seolah-olah ditempatkan sebagai objek untuk belanja suara. Ini sangat hina. Politik kita merupakan politik nilai, sumbernya dari Pancasila. Jangan dinodai dengan politik transaksional. Belum lagi sikap tegas rakyat yang akan menolak NHM masuk beroperasi di Halbar akan mengemuka.
Skema atau jurus ini membuat James kesulitan menangkis serangan lawan. Yakinlah, James akan jadi musuh bersama ''common enemy''. Politisi Partai Demokrat ini dianggap sebagai antek kapitalis. Yang sewaktu-waktu akan menerkam rakyatnya sendiri.
Seperti logika dan cara kerja kapitalis benyakan yang memperkaya dirinya. Bersifat monopoli dan rakus. Mengambil atau memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, lalu menutup mata tidak mengambil pusing dengan kemiskinan, derita yang dihadapi rakyat.
Padahal kalau mau bermain aman ''safety player'', Haji Robert tidak perlu mengubar dukungannya ke media massa. Tidak perlu kelihatan serampangan, fulgar, melainkan menghitung keselamatan politik James yang akan diusung maju sebagai Bupati Halbar pada periode ke-2. Peristiwa politik ini harus dibaca detail dan komprehensif.
Publik di Malut bahkan sudah mengenali Haji Robert pria berdarah Australia-Jawa itu. Tidak mungkin kita rela menyerahkan sumber daya alam dijarah, lalu keuntungannya kebanyakan dibawa untuk kepentingan asing dan kepentingan pengusaha. Lalu rakyat diberi beban resiko ancaman kematian dan kelaparan.
Framing media terkait dukungan Haji Robert terhadap James Uang akan menjadi magnet. Dimana pihak berkepentingan akan menghajar James. Disebutlah James sebagai boneka pemodal. Pimpinan yang hanya dikendalikan pengusaha. Ini menyedihkan tentunya sebagai warga Halbar kita mendengarnya.
Terancamnya Nasib Politik James
Jangan sampai James Uang kecolongan dan mengidentifikasi diri sebagai budak pemodal. Yang citra tersebut akan sangat merugikan dirinya. Cukuplah rakyat Halbar di era kepemimpinan periode pertama (tengah berlangsung), merasakan atmosfir politik. Baik birokrat, rakyat umumnya juga tau bagaimana membedakannya. Bila salah ambil langkah, James terancam mati karir politiknya.
Beresiko jika Haji Robet bos NHM ini menggunakan ''jurus mabuk''. Teriak di media massa untuk mendukung James Uang bertarung sebagai Bupati Halbar dalam posisinya sebagai petahana, tentu ini rentan. James akan mendapat tembakan politik bertubi-tubi.
Secara tidak sengaja kalau dipotret, Haji Robert sedang mengukuhkan, mendeklarasikan, dan memperkuat posisi bahwa dirinya sedang membangun poros politik di Maluku Utara. Siapa yang didukung NHM, maka kandidat Kepala Daerah tersebut akan jadi Kepala Daerah?.
Tentu tidak semudah itu. Multi kepentingan akan bermain dalam Pilkada. Bukan faktor Haji Robert tunggal, lantas dengan mudahnya memainkan, memobilisasi kekuatan demokrasi di daerah dalam rangka memenangkan siapa figur yang didukungnya dalam pentas politik.
Jelas pernyataan Haji Robert begitu politis, tendensius, dan penuh kepentingan. Haji Robert berharap imbalan tentunya. Ya, secara samar-samar dan kasat mata dapat diketahui, keinginannya agar NHM bisa beroperasi di Kabupaten Halmahera Barat.
Dukungan Haji Robert telah beredar di media massa. Sebut saja yang dimuat, Tandaseru.com, Selasa, 31 Januari 2023. Judulnya ''Bos NHM Ngaku Siap Dukung James Uang Periode Kedua di Pilkada Halmahera Barat''. Konten beritanya adalah pernyataan Haji Robet seperti yang dikutip berikut ini.
''Saya akan berdampingan sama beliau (James, red). Kalau mau jadi Bupati lagi saya dukung, mau jadi Gubernur juga saya dukung. Kita menilai orang itu dilihat dari tindakannya,'' ujarnya dalam sambutan saat peresmian Pondok Pesantren Daarul Miftah, di Desa Jarakore, Kecamatan Sahu, Halbar, Maluku Utara.
Begitu pula dalam berita yang disadur dari Indotimur.com, Selasa, 31 Januari 2023. Membuat headline ''Berinvestasi di Halmahera Barat, Haji Robert: Saya Dukung James Uang Jadi Bupati''. Kemudian, sub judulnya ''Haji Robert: Mau Jadi Bupati Lagi Saya Dukung, Mau Jadi Gubernur Juga Saya Dukung''. Arah dukungan politiknya tersirat.
Inti beritanya kurang lebih sama seperti yang dimuat Tandaseru.com. Menariknya, Indotimur menyertakan respon James terkait dukungan Haji Robert dengan menyebutkan berterima kasih. ''Saya berterimakasih karena beliau sebagai salah satu pengusaha bidang pertambangan yang ada di Maluku Utara. Saya pikir itu sah-sah saja tidak ada yang mustahil bagi saya''.
Gayung bersambut, begitu terbaca kemauan seorang James Bupati Halbar yang tidak menolak atau minimal menghindari ''bujuk rayu'', tawaran Haji Robert sebagai pengusaha. Berarti dalam posisi seperti ini, maka dipastikan ada relasi kepetingan antara keduanya. Investasi dan konsesi politik.
Baik secara tersurat dan tersirat, keduanya menjelaskan posisi dukungan Haji Robert. Sebagai pengusaha tentu Haji Robert telah mengkalkulasi pernyataannya tersebut matang-matang. Sudah pasti karena MoU PT NHM dan pemerintah Halbar bisa saja sudah tuntas diteken.
Pertambangan dan Kesejahteraan Rakyat
Tidak ada jaminannya jika PT. NHM masuk Halbar lantas penduduk Halbar menjadi sejahtera. Paling diutungkan disini ialah pemerintah daerah, kelompok kepentingan serta pihak pengusaha pertambangan dalam hal ini PT NHM. Kamuflase kalau pengusaha bicara kesejahteraan rakyat.
Pasti tidak sebanding antara kekayaan alam yang mereka keruk dengan distribusi kesejahteraan untuk rakyat. Tapi, resikonya karena kerusakan hutan dan ekosistem tanah yang telah dieksploitasi tersebut akan sangat mengganggu masa depan generasi Halbar di masa yang akan datang. Bersiaplah kita menderita.
Selaku anak Halmahera Barat, saya risau, sekaligus risih. Saya tegas menolak NHM masuk beroperasi di Halbar. Kerusakan sistematik akan terjadi, mungkin belum dirasakan rakyat disaat NHM beroperasi. Namun, setelahnya 10, 20, 30 tahun kedepannya. Generasi kita akan menderita.
Kerusakan lingkungan mengganggu ekosistem membuat punah fauna. Akan hilangnya sumber air, udara, dan tanah yang masih alami. Semua akan tercemar. Kerusakan hutan makin cepat terjadi. Dampak negatif pertambangan menghasilkan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran lanskap.
Hilangnya keanekaragaman hayati. Dan kita memerlukan waktu yang lama untuk memulihkan itu. Setelah hutan kita digunduli, isi buminya dikeruk. Terdapat lubang-lubang besar yang menyebabkan terjadinya kubangan air dengan kandungan asam yang sangat tinggi.
Kegiatan pertambangan sudah tentu merusak lingkungan. Dampak berikutnya, akan berubahnya struktur muka bumi, keselamatan rakyat menjadi terancam. Bahkan pencemaran lingkungan akan merembet ke laut. Air laut menjadi rusak. Penghasilan rakyat disektor perikanan akan sangat terganggu.
Keberadaan pertambangan hanya mendatangkan malapetaka. Rusuh antar warga, lingkungan tercemar. Kerusakan dimensi kehidupan terjadi. Sehingga dengan demikian jangan bermimpi kalau PT. NHM masuk beroperasi di Halbar lalu rakyat kita akan sejahtera. Keutungan hanya didapat segelintir orang saja.
Cara membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran bukan harus dengan memasukkan investor untuk membabat sumber daya alam kita. Pemerintah daerah Halbar mestinya lebih kreatif, punya kemampuan meloby pemerintah pusat untuk mengucurkan anggaran membuka peluang kerja industri berbasis rakyat. Pemberdayaan didorong. Kemudahan diberikan.
Kompensasi Politik Rugikan Rakyat
James akan mendapatkan berkah dan konsesi politik dari masuknya PT. NHM di Halbar. Minimalnya seperti yang disampaikan Haji Robert, biaya kampanye James bisa teratasi. Membantu atau mendukung James, dalam logika dan etika bisnis adalah bagian dari balas budi yang ditunjukkan Haji Robert.
Tukar menukar kepentingan dan kebijakan terjadi. Ya, tentu James tak kehilangan alasan untuk mengajukan alasan kepada publik. Yakni demi kebaikan rakyat. Membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, memberi solusi atas kemiskinan, dan seterusnya. Alasan ini sangatlah kuno, bukan hal baru lagi. Dibalik alasan itu, ada hasrat politik James untuk menjadi Bupati Halbar 2 periode yang diselipkan.
Tidak ada untungnya sama sekali praktek kompensasi politik yang dilakukan politisi dan pengusaha untuk rakyat. Malah kaitan hubungan seperti ini hanya meminggirkan kepentingan rakyat kecil. Rakyat tidak dipikirkan, tidak diberi porsi yang proporsional dan utama.
Mewakili aspirasi anak negeri, saya berharap PT. NHM tidak masuk berinvestasi di Halmahera Barat dalam eksplorasi pertambangan. Pada bagian yang lain, pemerintah daerah jangan kekurangan semangat untuk berpihak pada kepentingan rakyat. Karena sejatinya pemerintah adalah pelayan bagi rakyat. Bukan bos, apalagi kolonial.
