hal ini saya teringat sewaktu kerja sebagai manager di salah satu perusahan multi nasional di mana kita beli mobil sendiri dengan di berikannya tunjangan transport tersebut dan perusahaan tidak mau di pusingkan dengan biaya2 services dan dan lain2 dari kendaraan . jadi langkah pemprov DKI ini dengan meniadakan kendaraan dinas plat hitam jelas sangat strategis dalam usaha memperkecil ruang korupsi....
Sesuai data2 perbaikan/services dll kendaraan dinas pejabat DKI per tahun tidak kurang dari 250 milliard sungguh angka yang fantastis karena Pjabat2 pun ber main tambahan duit dengan memanipulasi bon2 service kendaraan sungguh mentalmereka sudah sangat bejat merampok uang rakyat.....
Sebagai pengganti kendaraan dinas dari rumah pp ke kantor JOKOWI/AHOK akan segera melansir besarnya tunjangan transport pejabat terkait seperti ....Pejabat esalon II setingkat Walikota tunjangan transport 12 jt / bulan......pejabat esalon III setingkat KADIS tunjangan transport 7,5 jt / bln dan pejabat esalon IV setingkat Lurah diberikan pengganti transport 4 jt / blnnya.
Dengan di tiadakan kendaraan dinas pejabat DKI , pemprov DKI bisa menyelamatkan pengeluaran yang tidak jelas dan sering di manipulasi biaya2 perawata/service/bensin dll sebesar 250 milliard per tahun sungguh luar biasa Pejabat2DKI kelakuannya sama dengan sopir2 pribadi yang sering / soka bermain pada biaya kendaraan....
Dan selanjut nya PEJABAT2 di lingkungan pemerintahan harus siap2 nantinya .. setelah diadakan audit oleh JOKOWI bersama GUbernur/bupati / walikota di daerah2 mengenai biaya kendaraan dinas para pejabat dan lingkungan pejabat depertement / dan lain2nya bukan tidak mungkin nanti seluruh pejabat di Indonesia tidak ada lagi kendaraan dinas plat hitam seperti di negara2 maju mmng tidak ada fasilitas ini dan di ganti dengan tunjangan transport atau kendaraan jemputan atau rental untuk operasional pejabat2.....
Indonesia Baru sudah mulai dan masih banyak lagi cara2 JOKOWI bersih2 di lingkungan pejabat perintahan..seperti.......mulai dari tidak ada bagi2 kursi....E- government.....E- Blusukan dan mungkin nanti PILPRES E-voting.....bentuk KPK Propinsi.....E- Budgeting.....LELANG JABATAN ....E-Catalog ..E Tansaksi .....dan tidak ada jabatan rangkap para menteri terutama yang dari parpol....semua tindakan ini di tujukan bersih2 dari..niat /nafsu Korupsi agar dana2 bener2 di pakai dalam percepatan membangun negara ini menjadi HEBATTTTTT
