Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu perwujudan nyata demokrasi di tingkat menengah kebawah (lokal). Melalui Pilkada, masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin daerah yang mampu merepresentasikan kepentingan mereka dan kesamaan tujuan yang ingin dicapai. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Pilkada sering kali diwarnai dengan berbagai permasalahan hukum. Pelanggaran seperti politik uang, manipuasi suara,netralitas asn, kampanye hitam, dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye dan pasangan calon masih terus menjadi isu utama sampai saat ini.