Kontribusi Kebijakan Pariwisata Budaya Kabupaten Badung Terhadap Kemajuan Pariwisata ASEAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pariwisata merupakan salah satu urusan pemerintahan, yaitu urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah (pemerintah daerah-kabupaten/kota dan provinsi). Kewenangan dalam melaksanakan urusan pilihan bidang pariwisata ini dapat dilaksanakan apabila daerah secara nyata memiliki sumber daya pariwisata berupa daya tarik alam, budaya atau aktivitas pariwisata lainnya.