Mestinya pilkada nanti jauh lebih baik, karena dilaksanakan pasca pemilu serentak yang diterjemahkan sesuai fakta & kemampuan personil penyelenggara maupun ketentuan normatif sebagai pijakan pelaksanaanya.
Perbaikan tata kelola penyelenggaraan menuju pilkada serentak 2020 tengah berlangsung, mulai dari evaluasi berjenjang dari bawah terhadap semua tahapan, pengelolaan & distribusi logistik Pilkada yang tepat jumlah, tepat jenis, & tepat waktu, data base pemilih yang dimutakhirkan secara continue, sehingga semua pemilih yang memenuhi syarat terdata & terhubung dengan ketersedian logistik jauh-jauh hari sebelum pemungutan suara dilakukan.
Rekapitulasi berjenjang yang dimungkinkan dengan bantuan teknologi, sehingga dapat diketahui secara transparan lagi objektif, pelibatan masyarakat secara massif diaktifkan melalui program penyelenggaraan yang partisipatif, karena melalui itu kematangan demokrasi diuji & diukur, karena partisipasi aktif publik bersesuaian dengan pendidikan & kesadaran politik masyarakat yang memahami betul bagaimana hak politik itu disampaikan.
Sampai dengan aktivitas preventif pada semua tahapan, baik dilakukan secara koordinatif dengan pihak pengawas pilkada (Bawaslu) maupun dengan mitigasi masalah terhadap pelaksanaan tahapan, sehingga problem administratif, pidana, etik, bahkan sengketa hasil dapat dicegah sebelum terjadi.
Perkara ini bukan semata tugas penyelenggara, namun perlu perhatian bersama semua anak bangsa, demi mewujudkan Indonesia yang makmur & sejahtera, karena pintu menujunya adalah lewat pilkada & pemilu, disana ada klaim publik yang legitimate, kepercayaan rakyat tersalurkan lewat jalur yang sesuai.
Proyeksi atas pilkada serentak 2020 berdasarkan referensi dari pemilu 2019 yang baru usai, dimungkinkan tahapan pelaksanaannya dapat berjalan sesuai rule, prosedur, & ketentuan yang mengatur. Betapapun terdapat kurangnya, itu bagian dari proses perbaikan & pembenahan sistem kepemiluan, ikhtiar mencari formulasi yang sesuai dengan ciri negara kepulauan. Semuanya itu, perlu perhatian masyarakat melalui control publik yang aktif.
