Dalam laporannya, M. Hilal, Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM, menekankan bahwa kegiatan ini memiliki nilai monumental dalam sejarah perjalanan dunia pendidikan Kementerian Hukum dan HAM. Hilal berharap restrukturisasi ini dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian.
Sebagai narasumber utama, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN RB, Ibu Nanik Murwati, menyampaikan pesan penting mengenai pentingnya restrukturisasi ini. Ia menekankan bahwa langkah ini harus sejalan dengan visi Indonesia 2045, yang mengedepankan pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Menurutnya, restrukturisasi Poltekip dan Poltekim harus dapat mendukung pencapaian visi tersebut.
Dalam sambutannya, Razilu menjelaskan bahwa penggabungan kedua politeknik ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan tuntutan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Ia menegaskan bahwa restrukturisasi ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi, tetapi juga akan memperkuat kualitas pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada para taruna.
Kegiatan FGD ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi konstruktif yang akan menjadi dasar dalam implementasinya, dengan demikian, diharapkan langkah ini akan membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan di bidang hukum dan HAM di Indonesia.
