Begitu pula, Neo-Kolonialisme di WEST PAPUA, Indonesia Memaksakan OTSUS dengan Ketentuan (1). PAJAK Investasi Tambang (Emas, Minyak, Sawit dll) milik Indonesia, (2). Eksploitasi Sumder Alam Papua oleh Investor Asing dan Indonesia, (3). Perbudakan dalam Sistem NKRI (Pendidikan, Ekonomi, Kebudayaan dan Pemerintahan).
Ya, OTSUS lanjut, karena Sumber Dananya sudah jelas dari IUPK dan Divestasi Saham Freeport 2021 -2041. PT. Inalum dapat 41%, Pemrpov dan Pemda Timika dapat 10%.
Selebihnya, rakyat Papua dapat UU Otsus, dengan kenaikan dananya katanya 2, 25%. Ya, itu hanya sebagian dari pajak tahunan PTFI, Indonesia dapat sekitar Rp. 45 T, sekurang-kurangnya dari Rp. 45 T, diberikan ke Papua sekitar Rp. 9 T atau Rp. 12 T sebagai dana Otsus, yang dibagi 2, Papua dan Papua Barat. Jadi perhitungan kasarnya, Indonesia dapat Rp. 36 T.
Kemungkinan besar dari Rp. 36 T, ya dibagi-bagi lagi ke pejabat-pejabat Papua, kira-kira Rp. 6 T, sebagai uang tutup "mata, telinga dan mulut".
Pertanyaannya, 10% itu kira-kira berapa Triliun ...? 41% itu kira-kira berapa Triliun ... ?
Ya Pemerintah Indonesia dahulukan sumber dana Otsus (2017-2020), PI urus perubahan KK menjadi IUPK dan Divestasi Saham kemudian sibuk bagi-bagi saham.
Dari situ, barulah mereka mulai pikir dana Otsus yang berakhir tahun 2021, sama dengan KK Freeport yang berakhir tahun 2021. Karena Freeport sudah Oke, sebagai sumber dana Otsus, maka mulai tahun 2020-2021, Pemerintah Indonesia sibuk dengan revisi Otsus.
Untuk diingat, kalau tidak salah Kontrak Karya BP Migas, LNG Sorong itu berakhir tahun 2026. Dan Indonesia juga rencana akan perpanjang dan terbitkan IUPK.
Chrido Isme.
#goodNarasi
Solusi untuk kita OAP apa ??
#Berhitung
Gunakan logika sehat sesuai informasi data Valid kondisi real Papua.
Demografi
Topografi
Antropologi
Etnografi
#OMonganPAlingIndahNogei99+1
JUJUR & TRANSPARAN
