Ketidak jelasan sikap Presiden terhadap kasus dugaan upaya rekayasa mengkriminalkan pimpinan KPK, telah membuat semakin banyaknya tumpukan pertanyaan yang menggelayut di ranah publik.
Termasuk memunculkan beraneka dugaan, yang tak terelakan, telah menimbulkan beragam analisa dan dugaan. Termasuk pula analisa dan dugaan yang bernuansa spekulatif sehingga mengesankan sebagai prasangka yang bersyak wasangka. Walau kadangkala harus diakui bahwa beberapa diantaranya, terasa sebagai hal yang masuk akal.
Salah satunya diantaranya dilontarkan oleh Izzul Muslimin, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. “Sikap SBY yang tidak jelas menimbulkan spekulasi adanya keterkaitan kepentingan SBY dalam kasus ini”, katanya.
Pernyataan yang dilontarkannya itu, sesungguhnya tidaklah aneh. Saat ini, sesungguhnya banyak pihak lain yang juga mempunyai dugaan yang serupa. Ada yang melontarkan pernyataannya itu ke ranah publik, ada pula yang hanya berupa berbisik-bisik di kalangan tertentu. Termasuk tak ketinggalan, gunjingan-gunjingan dalam obrolan di warung kopi.
Sesuatu yang wajar, mengingat berlarut-larutnya kesan sikap Presiden yang seakan mengambangkan persoalan, jika tak boleh menyebutnya sebagai seolah-olah kesengajaan untuk membikin situasi yang tak kunjung selesai secara tuntas.
Situasi yang demikian itulah yang barangkali mendasari empat dugaan yang dilontarkan oleh Eep Saefulloh Fatah dalam artikelnya yang berjudul ‘Disfungsi Presiden’. Empat dugaan itu secara garis besarnya adalah sebagai berikut :
Pertama, situasi itu merupakan sebuah indikasi ‘buramnya kaca istana’. Hal yang dikarenakan ketidakmampuan dan tiadanya kredibilitas di lingkaran politik dan birokrasi di sekitar Presiden yang menyampaikan informasi dan data yang tidak akurat. Dimana buramnya kaca istana itu membuat Presiden keliru menilai situasi sehingga akhirnya mengambil langkah atau kebijakan yang tak layak.
Kedua, situasi itu menggambarkan 'karakter atau tabiat' diri pribadinya Presiden yang memang tak mampu bersigap-sigap, atau cenderung lamban dalam menjejeri dinamika publik yang serba cepat. Sebuah cerminan kualitas kepemimpinan yang bermasalah, dimana Presiden sebagai pemilik kekuasaan besar menjadi seolah tak tahu menggunakan kekuasaan itu dengan sepatutnya untuk mengatasi percekcokan antara kepolisian-kejaksaan dan KPK.
