Pertama, penguatan akses permodalan menjadi krusial. Pemerintah perlu menyusun kebijakan dan program yang memudahkan UMKM untuk mendapatkan akses permodalan dengan suku bunga yang terjangkau. Ini akan meningkatkan likuiditas UMKM dan memfasilitasi investasi dalam pengembangan usaha.
Selain itu, transformasi digital menjadi aspek yang tak terhindarkan. Pemulihan ekonomi pasca pandemi membutuhkan adaptasi terhadap era digital. Pemerintah dan lembaga terkait harus memberikan dukungan dalam hal pelatihan digital, infrastruktur teknologi, dan akses pasar online agar UMKM dapat bersaing secara global.
Kolaborasi antara UMKM juga menjadi kunci. Pembentukan konsorsium atau kerjasama antar-UMKM dapat memperkuat posisi mereka dalam rantai pasok dan meningkatkan daya tawar bersama. Ini dapat menciptakan ekosistem bisnis yang saling mendukung dan mendorong inovasi.
Pentingnya pemberdayaan melalui edukasi tidak boleh diabaikan. Pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan, dan penguasaan teknologi akan meningkatkan kapabilitas UMKM. Pemerintah bersama lembaga pendidikan dan swasta dapat bersinergi untuk memberikan program-program ini secara menyeluruh.
Terakhir, pembenahan regulasi dan pengurangan birokrasi akan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Simplifikasi prosedur perizinan dan pemangkasan birokrasi yang berlebihan dapat mempercepat pertumbuhan UMKM.
Melalui langkah-langkah strategis ini, UMKM dapat menjadi pilar kuat dalam memimpin Indonesia menuju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan pasca pandemi. Dengan dukungan yang tepat, sektor UMKM tidak hanya akan pulih, tetapi juga berkembang sebagai kekuatan utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
