Muji, apa perasaanmu juga seperti yang aku rasakan sekarang, senang-senang sedih? Senang Pak Jokowi mendapat kepercayaan tertinggi dari masyarakat DKI, tapi sedih karena aku, tetangga kanan-kiriku di Jajar dan kebanyakan Wong Sala bakal ditinggalnya.
Memang, untuk bisa duduk di kursi Gubernur DKI masih perlu dibuktikan di pemilihan umum putaran kedua, tak lama lagi. Pak Fauzi Bowo pasti tak akan tinggal diam, mengevaluasi kegagalan. Kelak, pertarungan head to head akan lebih seru. Bisa saja hasil statistik berbalik, ia memenangi pertarungan.
Namanya politik, bisa saja ada pihak yang kalah menukarkan suara dukungan dengan rupiah. Walau tak mudah membuktikan, tapi banyak orang seperti sudah aklamasi menyatakan Pak Fauzi Bowo punya duit melimpah.
Tapi bagiku, bukan kursi Gubernur DKI itu yang menjadi tolok ukur sebuah kemenangan. Seorang Jokowi yang kukenal bukanlah tipe orang yang memuja jabatan, seperti dituduhkan sebagian orang. Pak Jokowi, bagi saya adalah sosok manusia Jawa yang sesungguhnya. Ia merupakan tipe orang yang sanggup njaga praja, menjaga kehormatan. Ibarat sejatinya perut lapar ketika bertamu, diajak makan tuan rumah pun masih sanggup menampik dengan halus, hingga ketika dipaksa sekalipun, hanya akan mengambil sedikit nasi.
Sifat semacam ini, bisa disalahpahami sebagai sikap munafik, tak mau terus terang menyatakan apa adanya. Tapi, ya begitulah orang Jawa. Seperti kamu, sebagai orang Batu, Wonogiri, pun masih bersikap begitu kita dulu kuajak jajan di Pejompongan. Kita, dan kebanyakan orang Sala dan sekitarnya, nyatanya masih bersikap begitu.
Tapi, apakah dengan bersikap semacam itu lantas orang lain bisa meremehkan kita: menebak isi hati, nalar dan rasa kita, termasuk Pak Jokowi?
Jujur, aku masih mengurut dada ketika mendengar ucapan orang-orang yang tak bisa menerima kekalahan semu di Pilkada DKI, 11 Juli kemarin. Mereka masih saja membawa-bawa kebenciannya kepada Pak Prabowo, dan menimpakan dosa yang dituduhkan dan mereka yakini, untuk Pak Jokowi. Mereka merasa berhak dan mampu menakar isi hati seorang Jokowi.
Sejujurnya, saya paham perasaan mereka sehingga merasa perlu ‘menghabisi’ Pak Jokowi. Memang, sumber ketakutan mereka terletak pada sosok Jokowi. Mereka memang bisa membuat prediksi dari reputasi yang dimiliki Pak Jokowi. Kampanye model blusukan, tatap muka dengan warga saat pencalonan periode keduanya, terbukti murah dan efektif. Sedikitnya 90 persen dukungan warga Surakarta diperolehnya. Padahal, ia hanya diusung PDI Perjuangan. Rivalnya, dari Partai Demokrat, nyaris tak kebagian suara.
Padahal, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera memiliki kursi legislatif nyaris seimbang dengan PDI Perjuangan pada pemilu lalu. Artinya, suara massa mengalir kepada dirinya. Malah, ada yang unik ketika itu, banyak warga menerima sembako atau uang pemberian pesaing Pak Jokowi, lantas berbondong-bondong menyerahkannya ke Panitia Pengawas Pemilu.
Mungkin, sikap warga Solo yang tak mempan disuap sembako dan uang itulah yang kini ditiru warga Jakarta. Mobilisasi pengurus RT/RW yang konon dilakukan oleh incumbent, demi mobilisasi dukungan, terbukti sia-sia belaka.
Muji, aku merinding kalau membaca hasil perhitungan suara sementara. Semua lembaga survei seperti mempertontnkan kecerobohannya secara terang-terangan. Baru beberapa pekan kompak mengunggulkan Fauzi Bowo, tapi pada Rabu sore kemarin, semua terbalik sedemikian rupa. Pak Jokowi justru memperoleh suara dukungan tertinggi.
Bahkan, tim pemenangan dari PDI Perjuangan pun terkaget-kaget melihat angka dukungan. Jika sepekan silam Pak Jokowi/Basuki diyakini masih selisih delapan persen (lantas H-1 menadi 5%) di bawah Fauzi Bowo/Nachrowi Ramli, ternyata mengungguli lebih dari sepuluh persen!
Dari manakah suara itu berasal?
Saya menduga, suara itu berasal dari nurani-nurani warga Jakarta yang memang sudah sesak dan ingin ada perubahan mendasar. Memang berat bagi Jokowi di DKI, tapi warga di sana, saya kira masih meyakini, setidaknya Pak Jokowi akan bisa menata lebih baik. Pokok soalnya, Pak Jokowi dinilai masih bisa bekerja dengan hati nurani, dengan sikap keberpihakan yang tegas, kepada masyarakat bawah, tanpa mengabaikan mereka yang berada di barisan kelas menengah.
Suatu ketika, Pak Jokowi pernah rasan-rasan. Dari sisi transportasi saja, jika ditata dengan benar, maka akan ada dampak besar pada kurun waktu tertentu. Jika transportasi massal tersedia, maka warga Jakarta dan sekitarnya, akan bisa menghemat 2-3 jam setiap harinya. Berangkat kerja bisa dilakukan setelah mengantar anaknya pergi ke sekolah, dan pulang lebih awal sehingga bisa memandikan anak-anak, menyuapi, atau bercengkerama dengan keluarga.
Andai itu terjadi, maka ikatan sosial, sejak dalam rumah tangga hingga kehidupan bertetangga, akan tercipta sedemikian rupa akrabnya. Harmoni terjadi, tingkat stres berkurang, sehingga setiap orang bisa lebih produktif. Tak hanya transportasi massal, pedagang kakilima yang masih merenggut badan jalan, bisa dikurangi sehingga kian berkuranglah penyebab kemacetan. Nyaman di jalan, enteng di kepala, tentram di hati. Minim emosi.
***
Kalaupun hingga kini masih ada orang-orang yang jumawa dan merasa berkuasa menakar isi kepala dan nurani Jokowi, rasanya itu hanya mengada-ada. Yang mereka benci hanya Prabowo, namun semua ditimpakan kepada orang lain, yang tak lain dan tak bukan, Pak Jokowi. Padahal, sidang dewan kehormatan sudah memutuskan, sehingga status hukum Prabowo sudah sangat benderang. Soal puas/tidak puas, terserah saja. Jangan itu ditimpakan kepada Pak Jokowi. Itu bukan urusan dan tanggung jawab beliau.
Kalaupun mereka itu mau saya ajak berandai-andai, sebenarnya sederhana saja.
Intinya, mereka kuatir jika kelak Pak Jokowi jadi juru kampanye Prabowo dalam pemilihan presiden 2014. (Saya tahu, mereka tak rela lantaran kelewat cinta pada Pak Jokowi). Mereka yakin, Pak Jokowi memiliki magnet kuat menarik dukungan, bagi siapa saja, terkait track record-nya. Mereka terasa menghakimi, seolah-olah Pak Jokowi akan membela mati-matian Prabowo, lantaran Partai Gerindra menyokong pencalonannya di DKI.
Karena Gerindra berkoalisi dengan PDIP, maka Jokowi dan Basuki harus membayar hutang budi, jika kelak menang di Pemilukada DKI. Sebab Partai Gerindra dianggap ‘milik’ Prabowo, yang kebetulan pula disebut kaya raya, maka ia diasumsikan bisa membeli seorang Jokowi (dan Basuki). Sebuah simplifikasi, yang anehnya, dilakukan oleh orang-orang yang mengaku (dan nyatanya dianggap) berpendidikan tinggi dan berbudaya! Menyedihkan betul cara berpikir mereka.
Mungkinkah seorang Jokowi menganggap Gerindra (dan Prabowo) memang seharusnya mengupayakan kemenangan dirinya dan Basuki Tjahaja Purnama yang merupakan representasi Gerindra/Prabowo? Mungkinkah Pak Jokowi tidak mau mengelola dana kampanye (jika ada) dari Prabowo, dengan cara memintanya dialokasikan dan dikelola sendiri untuk biaya kampanye dan proses pemenangan?
Lantas jika kelak Pak Jokowi/Basuki benar-benar memimpin DKI, semudah itukah keduanya dijadikan juru kampanye bagi pencalonan presiden Prabowo pada 2014?
Jawabannya sederhana: jika PDI Perjuangan berkoalisi (lagi) dengan Gerindra, sah-sah saja jika Pak Jokowi dan Pak Basuki ikut terjun jadi jurkam. Tapi jika PDI Perjuangan tak berkoalisi dengan Geirndra (Prabowo), maka gugur sudah ‘kewajiban’ (moral) Pak Jokowi jadi juru kampanye, sebab ia representasi partai pimpinan Megawati. Dan, koalisi di DKI belum tentu abadi untuk level pemilu presiden.
Justru, Pak Jokowi kini merasa perlu menambatkan dirinya kepada rakyat, publik Jakarta. Semakin kuat ikatan, maka ia akan merasa aman, sebab jika ada kekuatan yang hendak menarik dirinya, maka rakyat akan serta merta mempertahankan. Dan itu, jauh lebih dari cukup.
Pemilu minim biaya (namun perlu tenaga ekstra keluar-masuk perkampungan untuk) kampanye yang dilakukan Pak Jokowi pada pencalonan walikota periode kedua dan pemilukada DKI Jakarta, terbukti manjur. Ini bisa dibaca sebagai pertanda, rakyat mulai menginginkan perubahan, bukan dengan slogan, janji dan gelontoran amunisi materi.
Kemenangan Pak Jokowi di putaran pertama Pemilukada DKI sudah cukup dijadikan pertanda munculnya harapan perubahan. Dari Jakarta, virus demikian mudah menjalar, merajalela hingga ke pelosok Nusantara. Saya yakin, peta politik nasional pun akan berubah karenanya. Ini, bukan lantaran Jokowi seorang, tapi lantaran rakyat sudah punya bekal berupa keinginan kuat untuk adanya perubahan.
Pak Jokowi, ibaratnya hanya kendaraan bagi hasrat perubahan itu. Ia hanya medium, bukan sebagai faktor tunggal.
Jika kemarin kabarnya ada 30 persen kelas menengah yang masih memilih memanfaatkan libur pemilukada untuk pelesiran, saya yakin, separuh dari mereka sudah menyesali sikapnya. Mereka yang abai, akan kembali menyadari perlunya mendatangi bilik pemilihan, pada pemilukada putaran kedua mendatang. Jika itu terjadi, dan mereka juga bergabung di barisan properubahan, bukan mustahil Pak Jokowi/Basuki akan memperoleh kemenangan telak atas Fauzi Bowo.
Sekali lagi, Pak Jokowi dan Pak Basuki hanya akan jadi kendaraan atas keinginan perubahan yang massif. Penentunya adalah penduduk Jakarta. Kebetulan, sebagai ‘kendaraan’, baik Pak Jokowi dan Pak Basuki sama-sama teruji, minim cacat selama menjabat jadi Walikota Surakarta dan Bupati Belitong Timur.
Muji, mungkin saja karirmu masih sama dengan yang kemarin. Tapi aku yakin, hidupmu akan lebih nyaman dan bermakna. Kamu akan mudah dan lancar ke mana saja, termasuk pulang ke Pemalang, melepas kangen dengan anak-istrimu. Atau, kamu malam bisa memboyongnya ke Jakarta tanpa ragu.
Satu hal yang tak diketahui banyak orang, terutama kaum sosialiskota, yang biasa membicarakan kemiskinan sembari menenggak bir atau wine di pojok-pojok kafe atau lobi hotel berbintang itu, adalah cara Pak Jokowi melawan arogansi dengan cara yang sangat nJawani. Ketika dikatai bodoh oleh Gubernur Bibit Waluyo, misalnya, Pak Jokowi hanya menanggainya dengan senyum, dan mengakui ‘kebodohannya’.
Begitu pula ketika PLN Surakarta mematikan lampu penerangan Jalan Slamet Riyadi, lantaran menunggak tagihan milyaran rupiah, Pak Jokowi meresponnya dengan cara membayar lunas, yang ia serahkan bersama Wakil Walikota secara tunai. Uang berkardus-kardus ia serahkan, dan meminta petugas PLN menghitungnya sendiri.
Banyak orang tak paham, banyak Pemerintah Daerah menunggak tagihan listrik ke PLN, dan tak diperlakukan demikian. Meski lazim pemerintah daerah menunggak, Pak Jokowi tak hendak meminta permakluman. Selain anggaran belum turun, ada beberapa penyebab hingga insiden mematikan lampu penerangan jalan itu terjadi.
Kabarnya, Pak Jokowi kerap protes ke PLN karena akurasi meteran kurang memuaskan sehingga membebani anggaran. Sebelumnya, Pak Jokowi juga pernah mengancam menggugat PLN lantaran menebang sejumlah pohon di pinggir jalan tanpa koordinasi dengan Pemerintah Kota Surakarta lantaran dianggap berpotensi mengganggu kabel listrik.
Memang, tak mudah bagi orang luar menilai secara obyektif dan komprehensif mengenai sepak terjang Pak Jokowi. Dan itu wajar saja. Tak soal bagi Pak Jokowi.
Muji, kutitipkan lagi Pak Jokowi dalam pemilukada putaran kedua nanti. Terima kasih, kamu pasti sudah melakukan sesuatu dengan caramu, semampumu, sehingga Pak Jokowi mengungguli Pak Fauzi Bowo.
Matur nuwun....
-kancamu-
Tulisan terkait: Titip Pak Jokowi di DKI
