Yogyakarta sedang tidak baik-baik saja. Perkara sampah masih menjadi masalah warga. Dan warga menunggu peran pemerintah dalam mencari jalan keluarnya.
Krisis sampah masih mengintai masyarakat Yogyakarta. Penutupan secara bertahap TPA Piyungan sejak bulan Agustus tahun lalu membuat warga kebingungan, kemana sampah mereka harus dibuang. Hal ini menjadi ironi ditengah makin baiknya kesadaran warga untuk tidak membuang sampah secara sembarangan.
Ya, selama ini warga cukup dimudahkan. Cukup dengan membayar sekian rupiah ( rata-rata antara 20 ribu hingga 50 ribu per bulannya) pada petugas pemungut sampah yang menjemput sampah ke rumah-rumah, atau membuang di depo penampungan pasar tradisional, urusan sampah segera teratasi. Dan mereka dilenakan dengan semua kemudahan ini, padahal bom waktu sedang mengintai mereka.
Ya, masyarakat seolah lupa bahwa keberadaan tempat pembuangan akhir (TPA) yang berlokasi di Piyungan bukanlah solusi akhir dari permasalahan sampah, melainkan solusi sementara. Karena itu, ketika TPA benar-benar ditutup, warga pun kelimpungan tak tahu berbuat apa.
Disisi lain pemerintah tidak memberikan alternatif lain sebagai imbas dari penutupan TPA ini. Dan warga seolah disuruh memikirkan sendiri mencari jawabannya.
Sebagian warga menyikapinya dengan mengubur sampah basah dan membakar sampah-sampah kering. Sementara sebagian lainnya menyikapinya dengan membuang sampah di jalanan karena tak menemukan lagi tempat pembuangan sampah yang tersedia.
