Kementrian Berlambang Ikan Itu Minta Dipertahankan

Menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sejalan dengan keinginan kembali menuju kejayaan masa lalu pada saat Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya yang menguasai dan memanfaatkan laut sebagai sumber kehidupan dalam memenuhi berbagai aspek kepentingan. Keberadaan Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut lebih luas dari daratan (perairan Indonesia 3,25 juta km2, ZEEI 2,55 juta km2, daratan 2,01 juta km2) dan jumlah pulau 17.504 (bernama 13.466), memerlukan manajemen atau pengelolaan sumberdaya yang lebih fokus, terarah dan efektif. Keberadaan sektor perikanan sebagai prime mover pembangunan ekonomi nasional memiliki peluang ekonomi sangat besar, memerlukan penanganan yang mampu memanfaatan sumberdaya ikan dapat lebih optimal, termasuk dalam bidang akuakultur dan bioteknologi.Perikanan sebagai sebuah system, merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pengelolaannya dalam beberapa kementerian.

Isu-isu kelautan menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh Indonesia bersama-sama Negara lain di kawasan regional dan internasional. Isu global menjadi tantangan Indonesia diantaranya sumberdaya perikanan terancam punah, kemiskinan masyarakat pantai dan pesisir, rusaknya terumbu karang dan mangrove, pencemaran di laut akibat meningkatnya industri migas lepas pantai, konservasi dan perlindungan terhadap masyarakat dan ekosistem di pulau-pulau kecil dan pesisir, dampak perubahan iklim di laut yang mengakibatkan naiknya suhu dan permukaan laut diikuti pengasaman di laut dan lain-lain. Kesemuanya ini memerlukan penanganan pengelolaan kelautan yang terintegrasi, fokus, terarah dan saling menunjang. Penanganan kelautan yang baik dan benar, tepat arah akan memudahkan Indonesia menjawab tantangan ke depan menghadapi berlakunya ASEAN Economic Community (AEC) yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah perekonomian dan isu kemiskinan yang terjadi di Indonesia dan kawasan regional.