Tampaknya internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tidak dapat menyembunyikan perbedaan sikap dalam menyikapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Seperti diberitakan pelbagai media cetak elektronik, kader PDI-P Rieke Diah Pitaloka, FX Hadi Rudiyatmo dan Effendy Simbolon secara terbuka menyatakan pendapatnya perihal ketidak-setujuan mereka. Kedua kader PDIP itu menolak rencana Pemerintahan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo-Jusuf Kalla (JK) yang tampak sudah hampir pasti akan menaikkan harga BBM guna "mengamankan" sebagian anggaran, yang konon digunakan untuk subsidi BBM dan dialihkan untuk pendanaan infrastruktur dan terutama memperkuat kompensasi bagi masyarakat miskin. "Kalaupun ada dana yang diselamatkan untuk produksi BBM, bukan berarti itu langsung digunakan untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP). KIS dan KIP boleh tetap dilangsungkan, bahkan tanpa kenaikan harga BBM", begitu ucapan Rieke ke publik. Searah dengan Rieke, Effendy Sibolon mengungkapkan kekecewaan dengan upaya Wapres JK yang telah terus dianggap mem-
fait-accompli Presiden Jokowi tentang kenaikan harga BBM. "Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sangat ngotot untuk menaikkan harga BBM", demikian Effendy Simbolon kepada media.
Sementara itu, Juru Bicara PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mengatakan jika harga BBM dinaikkan, seluruh kader tanpa terkecuali harus mendukung dan tidak bisa melawan. Sebagaimana dikutip Kompas.com (Sabtu, 8/11, sore) Eva mengatakan, "Dari rapat DPP kemarin dan juga sudah disosialisasikan kepada seluruh DPD, ketua umum (Megawati Soekarnoputri) sudah tegaskan apapun kebijakan yang diambil pemerintah Jokowi-JK, harus
full support. Tidak boleh justru mempertanyakan apalagi kemudian melawan atau tidak setuju," tegas Eva di Warung Daun, Cikini, Jakarta. Menurut Eva, jika ada kader bersikap berlainan seperti pesan Megawati, konsekuensinya adalah dijatuhkan sanksi. Kata dia, itu juga berlaku terhadap Effendi Simbolon dan Rieke Diah Pitaloka yang menolak rencana kenaikan harga BBM "Mekanisme normal, mungkin peringatan dan seterusnya. Saya enggak yakin ya, kalau itu sudah jadi putusan DPP maka seluruh fraksi seluruh DPD, DPC, punya kewajiban untuk patuhi garis partai," tukas Eva. Upaya menghindar kenaikan harga BBM, sebenarnya masih tetap mungkin dilaksanakan. Karena, menurut arus pemikiran seperti kader PDIP Rieke DP, sesungguhnya subsidi BBM itu tidak pernah ada dan masih ada pelbagai upaya lainnya untuk menaikkan pendapatan negara, dan menghindari 'jebol' APBN. Rieke sebelumnya berpendapat bahwa,
justeru kenaikan harga BBM akan menaikkan angka keluarga miskin. Berarti pula, pemberian KIS dan KIP misalnya, berpeluang tidak tepat sasaran. Sejumlah pengamat menganggap berlebihan memberi sanksi kepada kader yang memiliki argumentasi yang kuat seperti Rieke. Meski demikian, mungkin publik menanti langkah pemerintahan baru Jokowi-JK selanjutnya. "Sikap kritis kader parpol pendukung seperti Rieke atau Effendy, semestinya menjadi bahan diskursus sepantasnya, bukan malah 'dihadiahi' teguran atau sanksi", demikian komentar spontan. *)
KEMBALI KE ARTIKEL
