Bagi yang lahir tahun sekitar tahun 1960-an mungkin masih ingat satu pertanyaan yang sering muncul di soal ujian Sekolah Dasar, sesuatu yang berhubungan dengan salah satu karya Departemen Pekerjaan Umum. Pertanyaan itu berkaitan dengan bendungan terbesar di Indonesia. Saya dan sebahagian besar dari kita tentu masih hafal jawabannya, ya bendungan Jatiluhur.
Tapi tahukah anda siapa yang menjadi pimpinan proyek jalan tol Jagorawi? Atau siapa gerangan yang mendesain persimpangan semanggi yang tanpa lampu pengatur lalu lintas bisa mengalirkan kendaraan yang akan berpindah haluan atau melakukan putar balik?
Itu semua mungkin akan terlupakan pada dua atau tiga generasi mendatang bila tidak tercatat dan terdokumentasikan dengan baik melalui berbagai media dan sistem penyimpanan yang memenuhi kaidah keamanan, keteraturan, kelengkapan, aksesibilitas , pemutakhiran dan kelestarian aset berharga yang bernama data, informasi dan ilmu pengetahuan baik dalam bentuk fisik maupun digital yang dikelola di dalam satu wadah yang disebut perpustakaan.
Dalam rangka memperkenalkan kepada publik mengenai keberadaan sejumlah data, informasi, dan ilmu pengetahuan di bidang pekerjaan umum itulah sehingga Kementerian Pekerjaaan Umum (Kementerian PU) Republik Indonesia memandang penting untuk mengundang komunitas pewarta berbasis warga (Cirizen Journalism Community) Kompasiana untuk nangkring di Ruang Perpustakaan Multimedia Kementerian PU di Gedung Heritage, gedung yang diperuntukkan sebagai sarana Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum, Selasa (27/04/14).
Wujud Keseriusan Kementerian PU dalam urusan perpustakaan ini ditandai dengan kehadiran sejumlah petingginya, antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Ir. Agoes Widjanarko, MiP, Inspektur Jenderal Kementerian PU, Ir. R. Bambang Goeritno Soekamto, MSc, Mpa, Kepala Pusat Komunikasi (puskom) Publik Kementerian Pekerjaan Umum, Ir Danis Hidayat Sumadilaga, MengSc, Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan, Ir. Taufik Widjojono, MSc. Dan sejumlah pejabat lainnya.
Dari pihak Kompasiana, selain dihadiri oleh dihadiri oleh Pemimpin Redaksi, Pepih Nugraha, Redaktur, Iskandar Zulkarnaen dan sejumlah pengelola lainnya, juga dihadiri oleh sekitar 50 kompasianer dari berbagai latar belakang profesi. Iskandar Zulkarnaen yang akrab disapa Isjet memoderatori acara Nangkring Kompasiana yang berlangsung santai dan penuh kekeluargaan itu, namun tak mengurangi bobot pemaparan dan diskusi yang berlangsung dari pukul 14:00 hingga 17:30.
Agoes Widjanarko dalam pemaparannya tentang sejarah dan jejak-jejak infrastruktur di Indonesia banyak mengungkap informasi berkaitan dengan berbagai infrastruktur penting di Indonesia. Ternyata jalan tol Jagorawi adalah jalan tol pertama yang dibangun di Indonesia yang pembangunannya dimulai tahun 1973 menghubungkan Jakarta – Bogor – Ciawi yang kemudian disingkat dengan nama Jalan Tol Jagorawi. Ternyata Pimpinan Proyek pembangunan jalan tol tersebut adalah Ir. Rachmadi Bambang Sumadijo yang kemudian menjadi Menteri Pekerjaan Umum di era transisi pemerintahan dari Kabinet Pembangunan VII hingga menjadi Kabinet Reformasi Pembangunan 1988/1999.
Mantan Menteri PU lainnya yang punya karya minumental adalah Ir. Sutami Menteri PU terlama menjabat, sekitar 14 tahun (1964-1978) melewati enam kabinet mulai dari Kabinet Ampera I&II, Dwikora I&II hingga Kabinet Pembangunan I&II. Dialah yang mendesain infrastruktur jalan lingkar Semanggi yang terkenal itu, yang kemudian banyak dicontoh oleh negara-negara tetangga di Asia tenggara bahkan Asia.
Tak hanya membangun dan mengurus jalan, Kementerian PU yang awalnya bernama Departemen Pekerjaan Umum juga mengurusi sumberdaya air, gedung dan pemukiman serta infrastruktur publik lainnya.
Berawal Dari Gedung Sate
Kapan sebenarnya Kementerian PU berdiri? “Ya, sejak Indonesia Merdeka Kementerian PU sudah hadir,” jelas Agoes Widjanarko. Bahkan sejak jaman kolonial Belanda, lalu berlanjut ke pendudukan Jepang, sampai kita merdeka, kata mantan Staf Ahli Kementerian PU ini sambil menyebut nama Departemen Pekerjaan Umum dalam bahasa Belanda. Pada Tahun 1919 namanya Departement Burgerlijke Openbare Werken yang selanjutnya menjadi van Verkeen en Waterstaat pada tahun 1924.
Jepang yang juga sempat menduduki Indonesia selama kurang lebih tiga setengah tahun memberi nama departemen ini dengan sebutan Kotobu Bunsitsu, dimana penduduk Nusantara pada masa itu mengartikannya sebagai Kantor Oeroesan Pekerdjaan Oemoem.
Begitulah sejarah kelembagaan pekerjaan umum ini yang sebenarnya sudah eksis sejak zaman kolonial Belanda hingga pendudukan Jepang, sehingga ketika Indonesia diproklamirkan oleh Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, pada saat itu juga sebenarnya Kantor Oeroesan Pekerdjaan Oemoem otomatis berubah menjadi lembaga milik Pemerintah Indonesia yang telah merdeka. Namun, resmi disebut Departemen Pekerjaan Umum baru sekitar dua minggu kemudian, tepatnya tanggal 2 September 1945 saat Departemen Pekerjaan Umum resmi berdiri dengan Menteri pertama dijabat oleh Abikusno Tjokrosoejoso yang masuk menjadi bagian Kabinet Pertama Pemerintah Repoeblik Indonesia yang disahkan oleh Presiden Soekarno.
Berhubung keterbatasan infrastruktur gedung di Jakarta, ditambah faktor keamanan yang masih jauh dari kondusif, Dapartemen PU memilih tetap di salah satu bekas gedung pemerintah kolonial Belanda di Bandung, Jawa Barat, yang disebut Gouvernements Bedrijven (GB) atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Gedung Sate. Gedung ini sebelumnya memang ditempati sebagai kantor Departement van Verkeen en Waterstaat (Depertemen Pekerjaan Umum Hindia Belanda) yang kemudian diambil alih oleh Jepang dan dijadikan kantor Kotobu Bunsitsu, juga mengurus pembangunan infrastruktur versi pemerintah pendudukan Jepang.
Saat Jepang bertekuk lutut kepada Amerika dan sekutunya yang telah memborbardir dua kota utama mereka di Jepang, Hirosima dan Nagasaki, kekuatan Jepang praktis lumpuh di Asia, termasuk Indonesia. Belanda yang rupanya masih merasa berhak atas bekas tanah jajahannya ingin kembali berkuasa dengan membonceng pasukan sekutu Amerika. Upaya Belanda kembali ke Indonesia dengan kekuatan militer ini menimbulkan ketegangan dimana-mana, salah satunya di kota Bandung.
Gedung Sate yang telah resmi menjadi Kantor Pusat Departemen Pekerjaan Umum tak luput menjadi incaran tentara Belanda dan sekutunya untuk diambil alih. Pada tanggal 3 Desember 1945, Gedung Sate dikepung dan diserang habis-habisan oleh tentara Belanda dan sekutunya yang bersenjata lengkap. Serangan yang dimulai sekitar pukul 1 dinihari itu baru berakhir sekitar pukul 14:00 siang. Pasukan Belanda dan sekutunya gagal mengambil alih gedung itu berkat perlawanan yang diberikan oleh 21 pegawai Departemen PU yang menamakan diri Angkatan Muda Pekerjaan Umum.
Selain menyisakan kerusakan serius pada fisik gedung, pertempuran itu menyebabkan 7 dari 21 pegawai Departemen PU gugur sebagai pahlawan bangsa. Mereka adalah: Rio Soesilo, Muchtaruddin, Soehodo, Didi Hardianto Kamarga, Soerjono, Soebenget dan Ranu. Ketujuh kesuma bangsa itu kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlwan Cikutra, Bandung. Untuk mengenang patriotisme 7 pegawai Departemen PU itu, dijadikanlah tanggal 3 Desember 1945 sebagai Hari Bakti Pekerjaan Umum yang diperingati setiap tahun hingga kini.
Setelah kurang lebih 29 tahun berkantor di Gedung Sate dengan segala keterbatasan dan suka dukanya, Kantor Pusat Departemen Pekerjaan Umum akhirnya dipindahkan ke ibukota negara yang kondisinya mulai stabil dan telah mampu mendirikan sejumlah gedung-gedung pemerintah, salah satunya di kawasan Kebayoran yang dikenal dengan nama Proyek Pembangunan Khusus Kotabaru Kebayoran. Proyek ini dimulai sejak tahun 1950 dimana sebahagian kavling diperuntukkan bagi pembangunan Kantor Departemen PU. Dengan segala keterbatasan termasuk pendanaan pembangunan, akhirnya proyek tersebut bisa dirampungkan sehingga pada tahun 1974 Departemen Pekerjaan Umum dapat menempati kantor baru tepatnya di Jalan Pattimura Nomor 20, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta.
