Pada suatu hari yang terik, penulis berkesempatan untuk berbincang dengan Nur dan anggota keluarganya. Pembicaraan kami banyak menyinggung soal pentingnya pendidikan di tengah perubahan sistem yang terus berlangsung, salah satunya adalah sistem zonasi sekolah yang membuat banyak orang tua resah. "Anakku ingin sekali masuk sekolah negeri, tapi semuanya terpental karena zonasi itu," keluh Nur.
Nur menyebutkan bahwa peraturan pemerintah terkait sistem zonasi ini kurang jelas dan membuka celah untuk kecurangan, yang akhirnya berdampak pada mereka. Sebagai orang tua, Nur merasa bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya, meski harus menghadapi berbagai kendala. "Akhirnya masuk swasta," ungkapnya dengan nada pasrah namun tegar.
Meskipun dana yang dimiliki Nur terbatas, ia tetap bersyukur karena sekolah swasta tersebut memberikan kemudahan dengan pengurangan biaya hingga 50%. Bantuan ini sangat berarti bagi Nur yang ingin anak-anaknya tetap mendapatkan pendidikan yang layak.
Di sisi lain, Nur mengungkapkan bahwa masih ada banyak ketidaksinkronan antara sistem dan praktik zonasi. Salah satunya adalah adanya jalur "orang dalam" yang ia temukan dari kasus anak tetangganya. "Anak tetangga ternyata masuk sekolah negeri, katanya ada jalur tes, tapi tidak diberitahukan secara umum. Ya, mungkin masuk lewat jalur "ngucur" itu," katanya dengan nada kecewa.
Selain itu, masih banyak ketidakjelasan lain dalam praktik zonasi ini. Nur berharap agar pemerintah dapat memperbaiki sistem pendidikan yang ada, sehingga lebih transparan dan adil bagi semua pihak. Harapan Nur dan banyak orang tua lainnya adalah agar anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus melalui ketidakpastian, ketimpangan, dan kecurangan sistem yang ada.
Cerita Nur adalah potret nyata dari banyak keluarga di pinggiran Jakarta yang berjuang untuk pendidikan anak-anaknya. Semoga harapan mereka dapat didengar dan diperhatikan oleh pemerintah yang pada mereka banyak nasib manusia berserah.
