Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang mempunyai keberagaman budaya sangat banyak. Dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah tentunya harus mempertimbangkan banyak aspek demi kemakmuran seluruh elemen masyarakatnya. Untuk itu dalam menjadikan kinerja pemerintahan yang efektif dan demokratis diperlukan adanya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi diarahkan pada pembangunan birokrasi yang efektif yaitu birokrasi yang rasional, sekular dan legal, memiliki pengetahuan tehnis dan spesialis bagi usaha-usaha untuk menangani masalah-masalah masyarakatnya. Birokrasi yang demikian itu berkorelasi secara positif dengan pendidikan, pelatihan dan internalisasi nilai-nilai profesional dari masyarakat. Ketika masyarakat hidup dalam kerangka budaya patrimonial, mereka akan memandang rendah sikap-sikap profesional yang dibutuhkan oleh aparat birokrasi. Sistem rekrutmen dan kenaikan jabatan tidak lagi mendasarkan diri pada sistem keahlian tetapi mendasarkan diri pada pertemanan, persahabatan atau bahkan penyuapan dari pihak atasan. Siapa pun yang menjadi pejabat politik tidak akan pernah mampu menjabarkan kebijakannya yang progresif karena tidak didukung secara memadai oleh sumber daya manusia dari aparat birokrasi.
