Menyeduk hidangan kopi panas dan menbuka laptop untuk menyiapkan materi perkuliahan sebelum melangkah ke ruang kelas, sempat sesaat melirik headline berita di media sosial, bahwasanya Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto menyampaikan penryataan pada pidato Hut 60 Partai Golkar pada tanggal 12 Desember 2024 “Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” dan “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien seperti Malaysia. Bahkan juga India. Mereka sekali memilih anggota DPRD, ya sudah, DPRD itulah yang memilih gubernur, walikota,”. Pilkada kita sudah selesai, selamat kepada pemenang, semoga menjalankan pemerintahan dengan penuh jawab, amanah, jujur dan yang kalah jangan berkecil hati, siapkan diri anda dan tim untuk dapat memenangkan pemilu 5 tahun selanjutnya, masih ada waktu untuk berbenah. Kembali pada pernyataan orang nomor 1 di Republik. Pernyataan ini menuai kontroversi, karena kita kembali kepada masa lalu atau mengadobsi pemilu jaman orde baru, yang mana dipilih melalui tangan-tangan para wakil rakyat. Diketahui ada benar pernyataan Pak Presiden kita ini bahwa Pemilu kita menelan biayanya sangat mahal tapi bukan hanya pada kontestasi Pilkada saja, Pileg dan Pilpres juga. Seperti kutipan dari detik.com Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkap calon kepala daerah yang ingin mengikuti pemilihan umum (pemilu) harus menyediakan modal yang banyak. Nilai itu disebut mulai dari puluhan hingga ratusan miliar, tergantung daerah pemilihan dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono mengutip dari Kompas.com menyebutkan, korupsi politik di Indonesia terjadi salah satunya karena biaya politik yang mahal. Giri mengungkapkan, dalam satu gelaran pilkada saja, seorang calon kepala daerah dapat menghabiskan biaya sebesar Rp 20 miliar-Rp 100 miliar.
KEMBALI KE ARTIKEL
