Pendidikan sebagai sarana untuk mendongkrak kualitas manusia Indonesia, nyatanya masih memiliki banyak hambatan di lapangan. Seperti kesenjangan akses pendidikan, strategi neoliberal, kesejahteraan gaji guru dan dosen yang belum merata, tata kelola anggaran, dan inklusi sosial (bias gender, budaya, agama minoritas, disabilitas untuk mendapatkan pelayanan pendidikan).
Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan di bawah pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin, telah mengeluarkan berbagai kebijakan guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan kita, seperti pendidikan universal yang berkualitas, teknologi digital dalam pendidikan, solidaritas dan kemitraan, serta dunia kerja pasca-Covid-19.
Sebagai negara yang berpenduduk 279.418.243 Â Juta jiwa, pendidikan yang berkualitas merupakan keniscayaan untuk menghasilkan SDM yang mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi Indonesia. Di satu sisi, jika masalah-masalah pendidikan yang ada saat ini masih belum terakomodir dengan baik, tidak menutup kemungkinan akan menjadi bumerang bagi bangsa kita di kemudian hari. Tidak adanya pendidikan yang memadai, sangat berpotensi menimbulkan ledakan pengangguran yang juga berefek domino pada tingkat kriminalitas.
Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto bersama wakilnya, Gibran Rakabuming Raka sepertinya telah menyadari sejak awal masalah pendidikan di Indonesia. Dalam Visi Misi Bidang Pendidikan yang akan mereka jalankan ke depan hingga tahun 2029, kita tentu berharap adanya perubahan yang lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Merujuk dalam berbagai sumber tentang Visi Misi yang akan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, khusus dalam bidang pendidikan, yaitu: