Negara ini punya aturan, semua ada tata caranya termasuk dlm pembagian tugas terkait 12 ex officio wagub. Apabila dirasa tidak memungkinkan dijabat oleh wagub (krn beda agama), pasti ada tata laksananya supaya 12 ex officio tersebut tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya, sangat tidak perlu rame2 geruduk DPRD seperti itu. Jokowi sebagai gubernur juga pasti sudah mempertimbangkan hal itu.
Yang semakin menggelikan adalah statement solusi dari FPI : " tidak menjabat sebagai wagub ato Ahok masuk Islam". Itu sebenarnya pantas disebut pemaksaan di sebuah negara yang berdasar pada Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Sepertinya FPI harus banyak belajar tata kelola negara supaya tidak sedikit2 atas nama agama turun ke jalan memaksakan kehendaknya. Siapapun warga negara Indonesia punya hak & kewajiban yang sama di negara ini, dan itu dilindungi hukum.
