Kegiatan monev ini dilakukan oleh KPPN Bitung untuk memastikan pelaksanaan anggaran pada satuan kerja (satker) dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kunjungan tersebut, dibahas berbagai hal penting, antara lain:
1.Penggunaan CMS dan Kartu Kredit Pemerintah
Penekanan diberikan pada optimalisasi penggunaan sistem Cash Management System (CMS) serta Kartu Kredit Pemerintah dalam pengelolaan anggaran.
2.Pengelolaan Uang Persediaan (UP)
Evaluasi dilakukan untuk memastikan pengelolaan Uang Persediaan (UP) sesuai dengan aturan yang berlaku.
Selain itu, pembahasan juga mencakup rencana pembayaran gaji untuk tahun 2025. Dengan adanya perubahan struktur organisasi di Kementerian Hukum dan HAM yang kini terbagi menjadi tiga kementerian, kode satuan kerja (satker) pada DIPA 2025 mengalami penyesuaian. Mekanisme pembayaran pun turut mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan struktur yang baru.
