Bagaimana tidak, peta politik di Indonesia yang diwarnai dengan puluhan partai terbagi menjadi dua kubu, yakni kubu Koalisi Indonesia Hebat yang mengusung Jokowi-JK dan kubu Koalisi Merah Putih dengan mengusung Prabowo-Hatta.
Peta persaingan kedua kubu ini rupanya tidak hanya sampai di perebutan kursi RI 1 akan tetapi juga terus berlanjut hingga perebutan kursi ketua DPR.
Koalisi Indonesia Hebat memang telah berhasil merebut kursi RI1 dengan Jokowi sebagai presiden dan JK sebagai wakilnya. Namun siapa sangka koalisi Merah Putih akan tetap solid hingga detik ini dan berhasil membalik keadaan. Koalisi Merah Putih telah berhasil melancarkan serangan balasan atas kekalahan mereka di babak perebutan kursi kepresidenan dengan memenangkan suara dalam sidang UU MD3 dan perebutan kursi Ketua DPR.
Dengan kata lain DPR dan sebagian besar daerah di Indonesia berhasil KMP menangkan. Kondisi saat ini dapat dikatakan juga bahwa Koalisi Jokowi-JK telah berhasil KMP kepung.
Lalu apa korelasi dari kemenangan beruntun Koalisi Merah Putih dengan mega bisnis Salim Group, dan apa imbasnya bagi dinasti bisnis Salim Group?
Salim Group sebagaimana kita ketahui terlibat pada mega skandal BLBI dan kasus manipulasi pajak BCA. Bertahun-tahun Salim tidak tersentuh hukum karena berhasil merangkul pemerintahan Indonesia dan bahkan hingga periode pemerintahan Jokowi-JK berakhir. Salim dan Jokowi telah kita ketahui memiliki kedekatan, terlebih lagi Salim adalah pendana terbesar kampanye Jokowi pada pemilu periode ini, oleh sebab itu bukan tidak mungkin melalui pemerintahan Jokowi-JK Salim bisa tetap aman tidak tersentuh hukum pada kedua kasus itu.
Namun siapa sangka, Koalisi Merah Putih berhasil merebut kursi ketua DPR yang bisa saja menjadi jawaban untuk pengusutan kedua kasus itu. Melalui DPR Koalisi Merah Putih mempunyai peluang lebih besar untuk mengungkap kasus tersebut. Mengapa demikian? Dengan DPR dikuasai oleh koalisi selain koalisi Indonesia Hebat milik PDIP (KMP) akan lebih berpeluang untuk memaksimalkan pembentukan Pansus BLBI. Beda halnya apabila DPR juga dimenangkan oleh kubu koalisis Indonesia Hebat milik PDIP.
Megawati yang disebut-sebut sebagai otak pemberian bantuan BLBI pada 48 bank termasuk BCA pada masa kepresidenannya akan sebisa mungkin mencegah Pansus BLBI terbentuk. Sebab apabila Pansus BLBI berhasil terbentuk dapat dipastikan akan menyeret dirinya sebagai pemberi BLBI dan Anthony Salim yang kala itu menerima BLBI. Megawati disebut-sebut telah mengeluarkan SKL yang menyalahi aturan kepada Salim Group atas pemberian BLBI untuk Bank BCA. Salim Group menerima SKL saat masih memiliki hutang sebesar Rp 55 Trilyun. Namun selang dua tahun pemberian SKL, rupanya aset yang telah diserahkan hanya senilai Rp 30 trilyun.
Selain BLBI, Salim Group juga terlibat kasus manipulasi pajak yang dilakukan Bank BCA tahun 2003 silam atas pajak yang harus dibayarkan terkait kredit bermasalahnya sebesar 5,7 triliun rupiah. Kala itu melalui Hadi Poernomo, Salim mampu mengamankan asetnya sebesar 375 miliar rupiah, karena telah memperoleh persetujuan Hadi selaku ketua Dirjen Pajak atas permohonan keberatan pajaknya. Keputusan Hadi itu menyalahi wewenangnya sebagai Dirjen Pajak dan menguntungkan pihak BCA karena tidak bayar pajak sebesar Rp 375 miliar.
Satu-satunya mimpi buruk untuk Salim adalah dibentuknya Pansus BLBI oleh DPR. Bukan tidak mungkin dengan terbentuknya Pansus BLBI maka pengusutan kasus pajak Bank BCA akan digunakan sebagai pintu masuk untuk mengusut tuntas BLBI.
Oleh sebab itulah Pansus BLBI lebih berpeluang terbentuk apabila DPR tidak dikuasai oleh Koalisi Indonesia Hebat. Lalu apakah benar saat ini adalah akhir dari symbiosis mutualisme antara Salim dan PDIP(Mega&Jokowi)? Hanya Pansus BLBI lah yang mampu menjawabnya.
Sumber :
1. http://www.tempo.co/read/news/2014/04/26/063573346/KPK-Didesak-Jadikan-Kasus-BCA-Pintu-Usut-BLBI
2. http://news.detik.com/read/2014/10/02/083920/2707382/10/dpr-dikuasai-kmp-semua-usulan-pemerintahan-jokowi-jk-berpeluang-terjegal
