Mohon tunggu...
KOMENTAR
Halo Lokal

Pelatihan Badiklat Kumham Jateng Gandeng Pusdiklat Pengawasan BPKP

24 Juni 2024   15:48 Diperbarui: 24 Juni 2024   15:59 177 0
Semarang, 24 Juni 2024 - Badiklat Kumham Jateng bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar pelatihan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi dan manajemen risiko. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para peserta dalam mengimplementasikan SPIP dan manajemen risiko secara efektif di lingkungan kerja mereka.
.
Pelatihan ini diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari terdiri dari 10 Kanwil Kemenkunham di wilayah kerja Badiklat Kumham Jateng, sesuai dengan rencana pelatihan ini di selenggarakan secara klasikal. Selama 5 hari kedepan, peserta akan menerima materi yang disampaikan oleh para ahli dari BPKP, termasuk teori, studi kasus, dan praktik langsung yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan kemampuan aplikatif.
.
Pada pelatihan yang dibuka oleh Kepala Perwakila BPKP Provinsi Jawa Tengah, Tri Handoyo, hadir Kepala Divisi Administrasi, Anton Edward Wardana, menyampaikan sambutan selamat datang dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah. Hadir pula Auditor Utama Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Sukiswo, Kepala Lapas Kelas I Semarang, dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Kota Semarang.
.
Dalam sambutannya, Kepala Badiklat Kumham Jateng, Rinto Gunawan, menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengendalian intern dan manajemen risiko. Beliau juga menyampaikan apresiasi atas dukungan BPKP dalam penyelenggaraan pelatihan ini.

Tak lupa Kadivmin Kanwil Kemenkumham Jateng, Anton Edward Wardana, menegaskan "Pelatihan Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan clean and good governance".

KEMBALI KE ARTIKEL


LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun