Bupati Maros Dr. H.A.S. Chaidir Syam, S.IP, MH diinterview Oleh Dewi Saparini  mewakili Pihak Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Gutriyana serta Wahida Yunuta Irani dari Konsultan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Via Zoom terkait kajian deskriptif kualitatif replikasi mandiri program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2024.
Sabtu, 3 Februari 2024.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Maros Amiludin A yang hadir mendampingi Bupati Maros mengatakan bahwa ruang lingkup interview meliputi gambaran umum tentang Implementasi program TPBIS di Kabupaten Maros, Komitmen Daerah, Kompetensi (skill & knowledge), Ekosistem serta Sistem Monitoring Evaluasi (Monev).
Dalam wawancaranya Bupati Maros menjelaskan bahwa program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di kabupaten Maros dimulai tahun 2018 . Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Maros selaku penerima manfaat program TPBIS dari Perpusnas RI sampai saat ini tetap komitmen menjalankan progam ini. Bahkan tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Maros berdasarkan nilai Key Performance Indikator (KPI) adalah yang terbaik pertama di Sulawesi Selatan dalam Implementasi program TPBIS dengan skor 81,00. Selain itu pada kegiatan PLM di Jogyakarta bulan september 2023 dinobatkan oleh Perpusnas RI sebagai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terbaik tingkat nasional kategori pelibatan masyarakat terbaik, PIC Terbaik dan Master Trainer terbaik 2023.
Sementara itu capaian dari replikasi mandiri yang telah dilakukan selama ini sudah ada 35 perpustakaan desa. Ada 10 perpustakaan desa replikasi mandiri dari Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021, ada 10 perpustakaan desa replikasi mandiri kabupaten tahun 2023 dan 15 desa perpustakaan replikasi kabupaten tahun 2024. Sedangkan replikasi dari Perpusnas RI ada 12 perpustakaan desa.
Jadi total keseluruhan sudah ada 47 perpustakaan desa di kabupaten Maros mitra TPBIS.
Chaidir Syam menilai replikasi mandiri yang dilakukan ada yang sudah berhasil namun ada juga yang belum maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pengelola perpustakaan desa yang selalu berganti, komitmen kepala desa, masih minimnya incentive pengelola perpustakan desa dan terbatasnya tenaga SDM Dinas Perpustakaan Maros yang melakukan mentoring.
Terkait komitmen dearah Bupati Maros sangat mendukung program replikasi mandiri ini karena sejalan dengan visi dan misinya dengan Wakil Bupati, dimana salah satu misinya adalah Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia. Selain itu program ini dinilai mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat.
Dewi Saparini sangat salut dengan komitmen kabupaten Maros yang membangun kerjasama dengan DPRD dan beberapa OPD serta kemitraan dengan pihak swasta serta stakeholder lainnya.
Untuk membuat replikasi mandiri dapat berjalan dengan baik pengelola perpustakaan harus ditingkatkan kompetensinya agar paham strategi pengembangan perpustakaan.
Lebih jauh A.S Chaidir Syam menguraikan ada beberapa pihak yang dilibatkan dalam replikasi mandiri sebagai ekosistem dan punya peran masing-masing. Dinas Kominfo terkait bantuan komputer, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) terkait regulasi honor pengelola perpustakaan desa, DPRD terkait kebijakan anggaran dan Kepala Desa menganggarkan dalam APBDes replikasi mandiri.
Harus dijalin dan membangun komunikasi, duduk bersama dengan mereka, mekanisme proses kolaborasi dan sinergitas harus berjalan dengan baik.
Dan untuk mengetahui keberhasilan dari replika mandiri ini Bupati Maros selalu mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Amiludin A tentang progres capaian program melalui data kegiatan yang di input di Sistem Informasi Manajemen (SIM) baik itu kegiatan pelibatan masyarakat, publikasi, advokasi dan peningkatan layanan. Selain itu melakukan kunjungan langsung ke perpustakaan desa replikasi mandiri mitra TPBIS.
Diakhir wawancara Bupati Maros memberikan closing statemen bahwa pembelajaran yang didapatkan dalam melakukan replikasi mandiri ini yakni agar program replikasi mandiri dapat terus berkelanjutan dan berjalan dengan baik, diperlukan Komitmen dari Bupati (Pemerintah Daerah), harus membangun ekosistem antar perangkat daerah, organisasi serta pihak swasta dan terus berinovasi dalan melakukan kegiatan monev.
