Kebijakan dan Upaya Jepang terhadap Isu Kudeta Militer di Myanmar

Secara historis pada tahun 1954 Jepang dan Myanmar memiliki hubungan yang sangat erat dibidang ekonomi dan bantuan-bantuan lainnya karena adanya perjanjian perdamaian dan reparasi perang (Peace Treaty and War Reparations Aggreement) yang telah ditandatangani oleh kedua negara tersebut. Dengan adanya beberapa perubahan kebijakan, hubungan Jepang dan Myanmar masih terjalin dengan baik dan pada awal tahun 1973 adanya kunjungan ke Jepang oleh Jendral Ne Win untuk meminta bantuan untuk bergabung dengan lembaga keungan internasional seperti bank dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) karena Jepang sebagai pemegang saham terbesar sehingga tahun berikutnya Myanmar dapat bergabung dengan ADB. Namun, pada tahun 1988 terjadi kudeta militer yang dipimpin oleh Jendral Ne Win dan adanya protes untuk menurunkan Perdana Menteri U Nu yang sudah memerintah sejak tahun 1948, penurunan perdana menteri ini dilakukan karena dianggap tidak berkapabilitas dalam memimpin Myanmar.