Misalnya saran Presiden Jokowi, Â patut didengar, (Jokowi) menyatakan sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) bisa diperbaiki melalui pendidikan kedinasan.
Menurutnya, hasil TWK tidak bisa serta merta menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai tidak lulus.
Bahkan, Â Jokowi juga berharap ada kolaborasi intensif
antara KPK-PAN RB-BKN Berembuk soal Nasib 75 Pegawai ini.
"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan," kata Jokowi.
Jokowi pun meminta agar langkah-langkah perbaikan pada level individu serta organisasi segera diperbaiki., seperti dilansir di Detiknews. Com.
Hal ini selaras. Dengan pernyataan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Syamsuddin Haris turut angkat bicara. Dia sepakat dengan Jokowi.
"Pada dasarnya saya setuju pandangan Presiden Jokowi. Sama seperti yang sampaikan sebelumnya, hasil tes wawasan kebangsaan yang bermasalah tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK," ucap Syamsuddin.
Alih status pegawai KPK menjadi ASN semestinya tidak merugikan pegawai KPK. Hal ini juga ditegaskan dalam pertimbangan MK saat memutus judicial review terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Pada akhirnya  KPK hairus.merelakan pegawainya dibina dan disentuh pihak luar, agar tidak ada KPK dalam KPK,  agar tak ada negara dalam negara. Kita pun warga +62, lagi-lagu harus prihatin dan mengambil nafas panjang  seraya berharap Lembaga anti korupsi ini tetap handal,kuat dan terpercaya dalam Sapu bersih penggarongan uang rakyat Sampai hari ini.
Idealnya suatu hari nanti, Kepolisian Dan Kejaksaan punya Tim khusus yang Mampu melaksanakan tugas mumpuni,  membereskan Kasus korupsipenuh godaan ini. Sehingga keberadaan KPK tak diperlukan lagi atau Semua calon pelaku  korupsi sudah jerih dan jera,.saatnya Indonesia sampai di fajar hari tanpa. Korupsi.
