Fakta Indonesia memberikan masukan dalam upaya membangun kebijakan pengendalian konsumsi produk Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK). Produk MBDK seperti minuman dalam kemasan dan botol ringan sangat mudah dijangkau dan sangat murah harganya. Pengenaan Cukai dilakukan agar harga produk MBDK menjadi lebih mahal dan tidak murah mudah dibeli masyarakat.
 Pengendalian dilakukan dengan upaya pembuatan kebijakan pengenaan Cukai MBDK oleh pemerintah. Kami, FAKTA Indonesia mendukung upaya pengendalian konsumsi produk MBDK ini sebagai perhatian serius agar generasi Indonesia masa depan Indonesia sehat. Kondisi kesehatan Indonesia saat ini saja sudah tinggi angka penderita Obesitas,  Diabetes dan Cuci Darah di kalangan generasi muda Indonesia.Generasi muda atau rakyat yang sakit-sakitan pada akhirnya akan menjadi beban bagi sesama rakyat. Pajak yang dibayarkan rakyat akan habis untuk percuma untuk membiayai pengobatan rakyat yang sakit akibat berlebihan mengkonsumsi produk MBDK. Pemberian atau pengenaan cukai dilakukan untuk  mempersulit akses dan mempersulit masyarakat untuk menjangkau produk MBDK. Cara kebijakan fiskal seperti ini juga dilakukan untuk mendorong industri memperbaiki produk mereka agar menjadi produk sehat.
Upaya pengendalian ini adalah juga wujud agar melindungi  Hak Atas Pangan Sehat oleh pemerintah kepada semua rakyatnya. Seperti kita ketahui saat ini kondisi kesehatan di Indonesia juga sedang tidak baik-baik saja. Angka penderita Diabetes dan Obesitas sudah sangat tinggi. Penderita Diabetes dan Obesitas sekarang sudah banyak diderita oleh anak-anak dan orang muda sebagai akibat dari mengkonsumsi produk MBDK secara berlebihan.
Perlu dilakukan upaya penyadaran dan pengendalian konsumsi MBDK untuk membangun generasi masa depan Indonesia yang sehat. Berkaitan dengan membangun kebijakan pengendalian konsumsi MBDK ini @forumwarga_id , siang tadi memberikan masukan pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Cukai MBDK kepada Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI. Kami diterima langsing oleh Ketua BKD DPR RI, Bapak Dr. Innosensius Samsul, SH, MHum beserta jajaran BKD DPR RI.  Usulan dan masukan kami diterima dengan baik dan akan dijadikan bahan memperkuat advokasi agar segera disahkannya PP Cukai MBDK di Indonesia.FAKTA Indonesia juga diminta terlibat dan memberi masukan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan yang sedang dibahas di DPR RI. Dalam pertemuan siang tadi, kami Fakta Indonesia diminta oleh Bapak Dr. Innosensius Samsul, SH, MHum untuk ikut memberikan  masukan RUU yang sudah dibuat dan mulai dibahas di DPR RI. Ajakan ini tentu kami sambut dengan senang hati untuk terlibat dalam pembuatan UU Pangan sebagai Pembangunan Hak Asasi Atas Pangan Sehat di Indonesia bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jakarta, 16 Januari 2025.
Dr. Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi, MH.
Advokat dan Wakil Ketua FAKTA Indonesia.
