Perubahan yang terjadi di Indonesia setelah era Rezim Soeharto atau Orde Baru menggambarkan transisi paradigma penting dari sistem sentralisasi menuju desentralisasi. Ini sejalan dengan semangat reformasi yang bertujuan untuk mewujudkan demokratisasi yang lebih inklusif. Saat Orde Baru berkuasa, pemerintahan didasarkan pada ide sentralisasi yang kuat, di mana pembangunan nasional menjadi fokus utama. Kebijakan-kebijakan seperti GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) dan Repelita menjadi pedoman utama dalam mengatur pemerintahan, dengan pemerintah memainkan peran sentral dalam proses pembangunan. Namun, meskipun berhasil meningkatkan ekonomi nasional, sistem ini juga menimbulkan dampak yang kompleks. Meski memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, pendekatan sentralistik ini membatasi partisipasi politik rakyat. Dalam sistem ini, masyarakat dianggap sebagai objek pembangunan sedangkan pemerintah daerah hanya memiliki peran terbatas dalam perencanaan.
KEMBALI KE ARTIKEL
