Akhir-akhir ini, masalah tentang dwi-kewarganegaraan sedang ramai dibicarakan seperti contohnya mantan menteri ESDM kita belakangan ini yang dikabarkan mempunyai kewarganegaraan Amerika, dan telah diberhentikan secara hormat. Sejumlah pihak sangat menyayangkan keputusan presiden yang dinilai tidak cermat dalam mengambil keputusan. Namun, dibalik masa jabatannya yang hanya 20 hari tersebut, ternyata Archandra Tahar sudah melakukan banyak hal untuk membantu memperbaiki perekonomian Indonesia yang semakin hari semakin memburuk. Apa saja yang dilakukannya?
- Total Pembiayaan Blok Masela yang semula 22 miliar dolar, langsung dipangkas dan hanya dianggarkan 15 miliar dolar. Archandra enggan dinego dengan anggaran yang sifatnya antisipasi. Semua nominal harus final. Archandra tanpa ragu menetapkan bahwa Final Investment Decision sama persis dengan Floating Liquefied Natural Gas pada akhir 2018 nanti.
- Archandra berhasil menemui tim Chevron untuk membahas Indonesia Deepwater Development yang merupakan proyek mangrak. Proyek ini semula dianggarkan senilai 12 miliar dollar. Namun, setelah kedatangan Archandra, beliau langsung bisa menyepakati bahwa proyek bisa berjalan lagi dengan anggaran hanya 9 miliar dollar.
- Selain Indonesia Deepwater Development, satu lagi proyek mangkrak yang negosiasinya berhenti adalah Natuna Timur. Proyek ini berhasil diselesaikan oleh Archandra meski hanya menjabat 20 hari. Archandra melakukan rapat tertutup dengan Pertamina dan calon kontraktor untuk segera menyepakati Production Sharing Contract dan segera memulai kegiatan. Selama ini, negosiasi tidak pernah sampai pada titik temu, namun Archandra berhasil mendudukkan semua pihak agar proyek tersebut bisa jalan secara proporsional.
- 9 Agustus 2016, Archandra melakukan rapat di kantor PLN terkait proyek PLTU Mulut Tambang. Harga batubara yang sangat fluktuatif itu membuat pemerintah melalui Menteri ESDM mengeluarkan Permen yang menentukan harga batubara. Untuk melakukan hal ini bukanlah hal yang mudah. Sebab, beliau harus bersusah payah melawan berbagai pihak, bukan hanya PLN, namun juga broker, penjual hingga mafia batubara itu sendiri.
- Revisi PP 79/2010. Presiden menghendaki aturan ini direvisi. Isinya berupa Cost Recovery dan pajak penghasilan di bidang hulu migas. Salah satu poin yang diusulkan adalah perubahan dalam perhitungan pendapatan dan biaya (ring fencing) dari Plan of Development (PoD) Basis menjadi Blok Basis. Bahkan untuk beberapa kasus khusus, perhitungannya berdasarkan National Basis.
KEMBALI KE ARTIKEL
