Analisis Kasus Pajak: Banding Keberatan Wajib Pajak Terhadap SP2DK

Analisis Kasus Pajak: Banding Keberatan Wajib Pajak Terhadap SP2DK Dalam sistem perpajakan di Indonesia, Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengumpulkan informasi tambahan dari wajib pajak terkait data atau keterangan yang dinilai tidak sesuai atau mencurigakan. SP2DK bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melaporkan dan membayar pajak secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam beberapa kasus, wajib pajak merasa keberatan terhadap SP2DK yang diterbitkan oleh DJP, sehingga mengajukan banding atau keberatan. Artikel ini akan menganalisis proses dan mekanisme banding keberatan wajib pajak terhadap SP2DK, erta implikasinya bagi kedua belah pihak.