Prabowo, yang tidak setuju dengan pembahasan masalah internal pertahanan secara terbuka, mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Jokowi, tidak semua data pertahanan, termasuk informasi mengenai alat utama sistem senjata (alutsista), dapat diumbar ke publik. "Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong," ucap Jokowi selama kunjungan kerja di Serang, Banten. Beliau menekankan bahwa aspek-aspek tertentu dalam pertahanan harus dirahasiakan untuk menjaga keamanan nasional.
Kritik terhadap Kemhan dan kebijakan pertahanannya juga muncul dari calon presiden lain seperti Ganjar dan Anies. Mereka mempertanyakan proses perencanaan dan kesejahteraan prajurit TNI. Prabowo, sebagai Menteri Pertahanan, membantah data yang mereka sampaikan dan bahkan menawarkan untuk membahasnya lebih detail di luar sesi debat.
Pengamat Hubungan Internasional, Teuku Rezasyah, menyatakan bahwa dalam posisi Prabowo sebagai Menhan, tidak semua data bisa dibuka ke publik, mengingat ada data yang konfidensial. Ia menambahkan bahwa data konfidensial hanya bisa diakses oleh individu yang memiliki kewenangan dan kompetensi untuk mengelolanya.
Di sisi lain, pengamat militer dan pertahanan, Anton Aliabbas, menyoroti bahwa ada aspek pertahanan yang tidak perlu dirahasiakan, seperti kebijakan pertahanan, pengelolaan personel, dan pengadaan. Menurutnya, hal-hal seperti kemitraan publik-swasta di sektor pertahanan dan keterlibatan personel dalam aktivitas ekonomi bisa diinformasikan kepada publik.
Debat ini menjadi penting karena menunjukkan berbagai pendekatan dan pandangan mengenai kebijakan pertahanan nasional, yang merupakan isu krusial dalam menjaga kedaulatan dan keamanan Indonesia. Setiap calon presiden menunjukkan pandangannya masing-masing, memberikan gambaran tentang bagaimana mereka akan mengelola isu sensitif ini jika terpilih menjadi pemimpin negara.
