Pembekalan yang diberikan pada saya sebagai CPNS sebelum saya mengikuti Prajabatan (selanjutnya disebut Prajab) membentuk persepsi dalam diri saya bahwa Prajab adalah pelatihan bagi calon PNS untuk memahami tugas, fungsi dan kedudukannya di dalam pemerintahan, memahami hak dan kewajiban beserta larangan, serta menanamkan kesadaran yang kuat sebagai abdi masyarakat sehingga bisa menjadi bagian dari solusi permasalahan masyarakat.
Tapi persepsi itu runtuh di hari pertama Prajab, manakala penanggungjawab akademik mengatakan bahwa yang dinilai dalam Prajab bukanlah pemahaman materi, melainkan kepemimpinan, inisiatif, pekerti dan kerjasama kelompok. Kami diajarkan disiplin melalui tata upacara makan dan apel pagi/malam. Absen merupakan komponen yang sangat penting, karena kehadiran mutlak pentingnya. Tetapi semuanya hanya diatas kertas, pada hari pertama pemberian materi salah seorang teman sakit dan tidak bisa masuk kelas, aturan mengizinkan ketidakhadiran 30% dari keseluruhan materi, maka pada daftar absennya ditulis sakit. Di penghujung hari panitia membisiki pada ketua kelas agar tidak menuliskan sakit di absen, tanda tangani saja absen semua orang baik orang tersebut hadir atau tidak (hm...jelas sudah kebiaasaan titip absen dan bolos di kalangan PNS asalnya dari mana).
Seiring dengan berjalannya materi saya semakin menyadari mengapa pemahaman materi bukan poin penting dalam prajab, hal itu karena pemberi materi menurut saya bukanlah orang yang capable untuk memberikan materi tersebut, seorang sarjana bahasa inggris jelas tidak bisa memberikan materi sistem pemerintahan NKRI atau Budaya Organisasi secara optimal karena bidang keilmuannya bukanlah disana. Dan semua pengajar merupakan lulusan perguruan tinggi yang mengklaim dirinya sebagai pembuat standar pendidikan di Indonesia (Well...udah mah nepotisme...tidak berkualitas pula...bagaimana nasib pendidikan bangsa qta ke depan???).
Ceritanya kami diasramakan, peraturannya ketat, tidak boleh keluar masuk sembarangan. Izin keluar hanya diberikan dalam keadaan darurat dan harus ditandatangani pihak yang berwenang. Tapi dengan pendekatan personal, kami bebas keluar masuk begitu apel malam selesai (nah dari sini Gayus belajar keluar masuk penjara dengan bebas). Kami tentu saja senang dengan kelonggaran yang diberikan panitia secara diam-diam. Dan walaupun kami menyadari bahwa tindakan kami yang memelintir peraturan untuk kepentingan kami ini salah...toh kami lakukan juga dengan berbagai macam alasan.
Tanpa disadari atau mungkin dengan kesadaran penuh kami menyesuaikan diri dan melebur dalam Budaya Birokrasi negeri ini yang tidak sehat. Sistem yang ada telah sedemikian rupa terbentuk sehingga untuk mendapatkan sedikit kenyamanan kami harus kucing-kucingan dengan aturan, menyesuaikan diri dengan keadaan dan menuruti segala perintah yang berwenang atas nasib kami (lulus atau tidaknya prajab) dengan mentah2. Dengan sangat sedikit ruang untuk diskusi atau kreativitas.
Tulisan ini bukanlah bentuk kekecewaan saya akan prajab (saya sudah dinyatakan lulus dengan predikat baik sekali), melainkan karena saya peduli. Saya yang sudah menjadi bagian dari Birokrasi yang sakit ini melihat bahwa salah satu persoalan mendasar dalam Birokrasi negeri ini adalah budaya birokrasi dan sumber daya manuasianya. Manakala sumberdaya manusia yang baru ini diajarkan budaya yang sakit sedari awal proses pembinaan dan pengembangannya, mana mungkin menghasilkan sumberdaya yang baik. Input yang baik bila masuk dalam proses yang tidak baik akan menghasilkan output yang tidak baik, maka untuk mendapatkan output yang baik dari input yang baik prosesnya harus diperbaiki.
Sudah waktunya proses Prajabatan sebagai langkah awal pembinaan PNS Indonesia dievaluasi, agar birokrasi yang bersih dan berwibawa di negeri ini dapat terwujud.
