1. Menjadi anggota komite dan fora internasional yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia, seperti Komisi Hak Asasi Manusia (Komisi HAAM) dan Komisi Pemilihan Umum dan
Pengawasan Pemilihan (KPU) di ASEAN.
2. Menyediakan laporan tahunan tentang keadaan demokrasi di Indonesia, yang dikutukan oleh komite dan fora internasional seperti Komisi HAAM dan KPU di ASEAN.
3. Menghapus pelanggaran hukum internasional terkait demokrasi dan hak asasi manusia di dalam negeri melalui proses penyesuaian hukum dan pemerintahan yang menghadapi masalah tersebut.
4. Menyediakan informasi dan bantuan teknis kepada negara lain yang sedang mengalami krisis demokratis atau pelanggaran hukum internasional terkait demokrasi dan hak asasi manusia.
5. Menghadiri acara internasional yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia, seperti Konferensi Hukum Internasional (CIH) dan Konferensi Hak Asasi Manusia (KonHAM).
6. Menghadiri tim nasional untuk melaksanakan perjanjian internasional yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia, seperti Konvensi Internasional Terhadap Korupsi (CIC), Konvensi Internasional Terhadap Tindak Pidana Jihadisme (CITPJ), dan Konvensi Internasional Terhadap Pembelajaran Agama (CIPA).
7. Menghadiri seminar, workshop, dan latihan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan lokal dan nasional dalam menerima standar demokrasi dan hak asasi manusia yang tinggi.
8. Menghadiri program pengembangan profesional untuk juru bicara hukum internasional dalam bidang demokrasi dan hak asasi manusia, seperti program pengembangan juru bicara HAAM Indonesia dan program pengembangan juru bicara KPU di ASEAN.
Indonesia, sebagai negara demokrasi, telah menyikapi perkembangan demokrasi di dalam negeri dengan berbagai cara dalam perspektif hukum internasional. Berikut beberapa aspek yang dapat menjelaskan bagaimana Indonesia menyikapi hal ini:
1. Kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia: Indonesia telah memiliki kewajiban untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia dalam kerangka hukum internasional. Sikap ini tercermin dalam konstitusi Indonesia yang menjamin hak-hak dasar warganya dan keanggotaan Indonesia dalam berbagai instrumen internasional tentang hak asasi manusia.
2. Komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi: Indonesia secara aktif mempromosikan demokrasi sebagai prinsip utama pemerintahan. Sikap ini tercermin dalam partisipasi Indonesia dalam forum-forum internasional seperti Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Kelompok Kerja PBB tentang Demokrasi. Indonesia juga menjadi anggota dari Aliansi Demokrasi Asia dan telah mendukung upaya demokratisasi di berbagai negara.
3. Bekerjasama dengan komunitas internasional: Dalam perspektif hukum internasional, Indonesia bekerjasama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk mengembangkan dan memperkuat demokrasi di dalam negeri. Melalui diplomasi dan kerjasama bilateral maupun multilateral, Indonesia berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dalam membangun sistem demokrasi yang efektif.
4. Transparansi dan akuntabilitas: Indonesia menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan sistem demokrasi di dalam negeri. Hal ini termasuk dalam memastikan proses pemilihan umum yang adil dan jujur, mengawasi penggunaan kekuasaan publik, serta memastikan lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat sipil dapat bertindak secara terbuka dan bebas.
5. Penyelesaian konflik melalui dialog dan negosiasi: Indonesia mengedepankan pendekatan damai dalam menyelesaikan konflik dan perbedaan pendapat di dalam negeri. Dalam konteks hukum internasional, Indonesia juga mendukung penyelesaian konflik antarnegara melalui diplomatik, dialog, dan negosiasi, dengan mengutamakan prinsip-prinsip perdamaian dan keadilan.
Dalam kesimpulan, Indonesia menyikapi perkembangan demokrasi di dalam negeri dan berbagi pengalaman dengan negara lain dalam prespektif hukum internasional melalui komitmen terhadap hak asasi manusia, promosi prinsip demokrasi, kerjasama internasional, transparansi, akuntabilitas, dan penyelesaian konflik dengan pendekatan damai.
Negara Indonesia, dalam perspektif hukum internasional, mengadopsi pendekatan non-intervensionis terhadap perkembangan demokrasi di dalam negeri negara lain. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan dan non-campur tangan dalam urusan dalam negeri suatu negara.
