Seperti pada umumnya perayaan tidak jauh dari pesta ada yang berbeda dengan perayaan jakarta kali ini, adalah dengn adanya dua pekan raya jakarta yaitu di kemayoran dan di monas. terlihat bahwa gubernur kita peduli terhadap orang kecil "wong cilik" terlepas dari opini itu hanya pencitraan atau bukan.
mari kita sama - sama mengevaluasi perjalanan Jokowi selama dua tahun di kota Jakarta;
1. Kemacetan
Kemacetan menjadi momok bagi masyarakat Jakarta. Ibu kota negara dengan semua pusat kegiatan bertumpu di satu kota menjadikannya penuh masalah, macet menjadi masalah yang paling sering di keluhkan. Kemacetan membuat kita rugi di segala aspek.
Menurut Mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Indonesia Jusman Syafi’I Djamal memberikan rating tingkat kemacetan 9,5 dari sklala 1 - 10 yang berarti sangat macet untuk kondisi kemacetan jalanan di Jakarta.
Jusman menjelaskan kemacetan yang kini dialami oleh Jakarta sebenarnya sudah diprediksi sejak ia masih menjabat sebagai menhub pada tahun 2007 lalu.
“Saat itu diprediksi bahwa pada tahun 2014 nanti akan terjadi kemacetan dimana orang yang keluar dari rumahnya mungkin langsung mengalami macet,” kata Jusman di Jakarta, (Republika, Ahad 29/9)
Kecepatan rata-rata kendaraan bermotor melaju di jalan raya hanya 5Km/jam, yang kalau di biarka akan terus menurun hingga stagnan tidak bergerak. (Beritasatu.com)
Untuk mengatasi persoalan ini pemerintah daerah dan pusat harus benar – benar serius menanganinya. perlu upaya kreatif dan inovatif yang berani misalnya, penggunaan kendaraan pribadi dikurangi dan beralih ke transportasi massal. Pelayanan maksimal melalui operator yang menciptakan transportasi angkutan massal. memberikan reward kepada kantor – kantor dan pengguna angkutan massal. Angkutan massal dengan tarif yang murah dan pelayanan yang nyaman.
Tanpa upaya yang benar – benar serius dari pemerintah daerah dan masyarakat jakarta di prediksikan tahun 2020 jakarta akan macet total hingga depan gerbang rumah kita sendiri. kendaraan tidak bisa bergerak, kemacetan memenuhi jalan jalan.
2. Banjir
Penanganan banjir juga menjadi sorotan terhadap kinerja Jokowi, aloih - alih berjanji dapat mengatasi banjir di jakarta malah gagal total dalam kinerja selama dua tahun ini. setidaknya selama kepemimpinan gubernur yang sekarang sudah 3 kali jakarta mengalami banjir besar. salah satunya yang kemudian menjadikan Jakarta mendapat status darurat bencana dan menelan 12 korban jiwa pada Januari 2013 silam.
3. Ruang Terbuka Hijau
Ruang Terbuka Hijau hanya terwujud 6 persen dari yang seharusnya 30 persen padahal Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), mewajibkan setiap kota menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30 persen dari luas wilayah kota. Peraturan ini kemudian diaplikasikan ke dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2011-2030.
Dalam Perda RTRW DKI Jakarta, RTH sebanyak 30 persen tersebut terdiri dari 10 persen lahan privat, 14 persen publik, dan 6 persen lahan privat yang bisa dimanfaatkan untuk publik. Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri hingga kini mengaku masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan RTH untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota hijau. (VIVA.NEWS)
4. Korupsi KJP dan KJS
Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta sehat gagal menjadi solusi yang di tawarkan masyarakat Jakarta. Agus Pambagio pernah menyatakan hal itu pada sindonews. "Itukan proyek yang terburu-buru. Jadi KJS dan KJP sama. Sama saja ini kan target yang terburu-buru," kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio saat dihubungi Sindonews, Selasa (1/4/2014).
Untuk masalah Kartu Jakarta Pintar terdapat banyak indikasi korupsi karena kelemahan sistem yang di bangun, tidak tepat sasaran. baru - baru ini kita dikagetkan dengan anak yang diantar dengan mobil avanza tapi menerima KJP.
5. Laporan Keuangan
Laporan keuangan provinsi DKI Jakarta semakin semrawut terlihat dengan menurunnya status laporan keuangan daerah dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Pemeriksaan atas LK Pemprov DKI TA 2013, menggunakan metode Risk Based Audit yang komprehensif dilandasi asas integritas, independensi, dan profesionalisme yang tinggi. BPK memberikan pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini menurun dari opini yang diberikan pada dua tahun terakhir yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata anggota V BPK RI, Agung Firman Sampurna. (*Detik.com)
6. Serapan Anggaran
Serapan anggaran provinsi hanya 8persen yang mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi di jakarta seperti yang terungkap dari data BPS. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan I 2014 5,99% (y o y) melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu 6,47%. Perlambatan tersebut disebabkan rendahnya serapan anggaran yang cuma 8% dari total APBD tahun ini Rp72 triliun. (*Bisnis.com)
7.Sampah
Masalah sampah yang juga menjadi janji gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak terurus, mulai dari gaji pegawai dinas kebersihan yang penggajiannya macet beberapa bulan, rekanan mogok hingga pengadaan armada yang carut marut. padahal sebelumnya Ahok malah sempat jumawa bahwa Jakarta tidak perlu lagi membuang sampahnya ke daerah lain seperti ke Bantar Gebang yang selama ini terjadi. tetapi kenyataanya tidak ada kinerja progresif kearah sana.
Tentunya masih banyak lagi point - point yang dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka ulang tahun Jakarta, pembaca sekalian juga dapat melihat lewat berbagai sudut pandang tentunya.
Seperti Halnya anak sekolah penerima KJP yang mendapatkan raport tiap tahun, inilah Raport Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo Selama dua tahun.
INDIKATOR Ketuntasan/Kelulusan
1. Kemacetan Tidak Tuntas
2. Banjir Tidak Tuntas
3. Ruang Terbuka Hijau Tidak Tuntas
4. Pengelolaan KJP dan KJS Tidak Tuntas
5. Laporan Keuangan Tidak Tuntas
6. Serapan Anggaran Tidak Tuntas
7. Sampah Tidak Tuntas
Inilah raport merah Jokowi, Gubernur DKI Jakarta sebagai kado ulang tahun Kota Jakarta!
Dirgahayu DKI Jakarta ke 487 tahun, Majulah Kotaku!
