Dugaan ini tidak hanya mencoreng citra pemerintah daerah (Pemda), tetapi juga merugikan masyarakat dan keuangan daerah secara signifikan.
Investigasi intensif oleh kelompok aktivis mahasiswa menemukan bukti mencengangkan yang mengindikasikan adanya praktik suap yang dilakukan oleh pengusaha untuk mendapatkan perlakuan istimewa dari Kabid Wasdal.
Data Bapenda Kabupaten Tangerang per 24 November 2022 menunjukkan ada 176 tempat hiburan malam (THM), 37 hotel, 143 tempat parkir, dan 3291 restoran di wilayah tersebut. Meskipun Bapenda memiliki alat pengawasan pajak daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan akuntabilitas data pajak, dugaan manipulasi ini tetap terjadi.
Bapenda memiliki empat alat utama untuk pengawasan pajak daerah: Bluetooth Thermal Printer, Tapping Box, Tapping Server, dan Zeepos. Namun, dari keempat alat tersebut, hanya tiga yang sering digunakan, yaitu 61 Tapping Box, 431 Tapping Server, dan 124 Bluetooth Thermal Printer. Dari total 3647 objek pajak daerah, hanya 616 objek yang dipasangi alat pengawasan pajak.
Ironisnya, masih banyak objek pajak yang belum diawasi secara optimal, padahal pemasangan alat ini terbukti dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan.
Lebih parah lagi, investigasi menunjukkan bahwa banyak restoran masih menggunakan bon atau nota kertas manual untuk transaksi, bukan sistem komputer yang terintegrasi dengan alat pengawasan pajak.
Hal ini semakin memperburuk situasi, karena transaksi yang tidak tercatat dengan benar dapat mengakibatkan kehilangan pendapatan yang signifikan bagi daerah. Beberapa restoran yang tidak mau dipasangi alat perekam juga dilaporkan didukung oleh pihak-pihak berpengaruh.
Dalam tanggapannya, Kabid Wasdal Fahmi Faisuri mengakui bahwa beberapa restoran masih menggunakan sistem manual karena alasan tertentu dan mengklaim adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu untuk tidak memasang alat perekam.
"Memang ada beberapa restoran yang masih menggunakan bon atau nota kertas, dan kami mengalami kendala dalam pemasangan alat perekam di beberapa lokasi karena adanya pengaruh dari pihak-pihak tertentu," ungkap Kabid Wasdal. "Kami menghadapi tantangan dalam menegakkan peraturan secara konsisten."
Sementara, Azis Patiwara Aktivis Mahasiswa menegaskan bahwa pernyataan tersebut menunjukkan lemahnya komitmen Kabid Wasdal dalam menegakkan peraturan dan menangani kasus korupsi. Mereka menuntut agar Kabid Wasdal berani mengambil tindakan tegas dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak-pihak berkuasa.
"Kami tidak hanya menuntut pencopotan Kabid Wasdal, tetapi juga tindakan tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam penghindaran pajak dan korupsi ini," tegasnya.
Lanjut Azis, "Jika ada pihak yang menghalangi penegakan aturan, maka pemerintah harus bertindak lebih keras. Jendral atau pengusaha, tidak peduli siapa mereka, harus patuh pada peraturan. Kami mendesak pemerintah daerah untuk menegakkan hukum setinggi-tingginya."
Sebagai ultimatum, para aktivis juga menyatakan bahwa jika kasus ini tidak segera ditangani dengan serius, mereka akan turun ke jalan untuk menggelar aksi protes besar-besaran.
"Kami memberi waktu hingga akhir bulan ini untuk pemerintah menunjukkan tindakan konkret. Jika tidak, kami akan mobilisasi massa dan mengadakan demonstrasi di depan kantor Bapenda serta kantor pemerintah daerah," tambah miftah, aktivis mahasiswa lainnya. "Kami bertekad untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan tidak ada lagi tempat untuk korupsi."
Kasus ini menyoroti urgensi peningkatan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Jika dibiarkan, praktik-praktik korupsi semacam ini akan terus merusak integritas sistem perpajakan dan menurunkan moralitas serta kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas untuk memberantas korupsi dan memulihkan keadilan serta kepercayaan masyarakat. (red).
