Hal ini dimaksudkan sebagai langkah nyata pemerintah kabupaten dalam rangka melanjutkan program pembangunan infrastruktur yang belum sempat dilaksanakan sebelum berakhirnya masa jabatan bupati periode sebelumnya, dengan mencoba mengadopsi pola pemerintahan negeri Adi daya Amerika Serikat dalam rangkaian untuk mengukur kinerja aparat pemerintah sebagai pembantu bupati.
Dimana, seorang kepala SKPD yang terbukti tidak mampu menyelesaikan target program kerja seratus harinya wajib lengser, sebelum dilengserkan. Terutama, disaat seorang pejabat tidak lagi dapat mengimbangi jalannya irama pemerintahan daerah.
Sementara itu, untuk menjaga stabilnya APBD kabupaten, SKPD yang mendapat amanah melakukan pengelolaan dana DAK, diharapkan dapat betul-betul menfokuskan perhatiannya pada pemanfaatan dana tersebut, tanpa harus lagi dikacaukan oleh persoalan pemanfaatan dana APBD kabupaten.
Sedangkan program SKPD yang belum terkontaminasi oleh pemanfaatan dana DAK, nantinya akan lebih diarahkan pada pelaksanaan kegiatan pro rakyat.
Misalnya saja, kegiatan penyaluran bantuan dana terhadap fakir miskin. anggota veteran dan orang tua berusia lanjut. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sendiri akan menfokuskan perhatian seriusnya terhadap penerapan program pembagian pupuk dan bibit tanaman sebagai bentuk dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap penetapan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan penyangga tanaman pangan tingkat nasional.
Program lain akan difokuskan pada pelaksanaan survey investigasi pencetakan sawah baru tercepat di daerah kepulauan. melalui suntikan dana stimulus dari pemerintah pusat Sungguhpun, program percetakan sawah baru yang lalu diakuinya belum berjalan maksimal.
Kendati demikian, pihaknya tetap merasa bangga dengan keberhasilan para petani sawah Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah bekerja maksimal. Sehingga, percetakan sawah baru di daerah kepulauan berhasil mencapai pretasi stock over produksi.
Dan sebagai bentuk apresiasi positif pemerintah pusat terhadap prestasi ini Kabupaten Kepulauan Selayar telah menerima piagam penghargaan dari pemerintah pusat yang diserahkan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta beberapa waktu lalu.
Pada bagian lain pernyataannya Mustari mengungkapkan, pihaknya akan berupaya maksimal melakukan langkah efisiensi anggaran melalui penganggaran biaya pembangunan yang sifatnya sangat mendesak dan perlu mendapatkan skala prioritas utama pada setiap tahun anggaran berjalan .
Sehingga hal tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sebagai bagian dari program pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, kondisi ini diharapkan kembali dapat menyehatkan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar hingga tahun 2015 mendatang melalui penyeimbangan antara pendapatan dan belanja pembangunan daerah.
Mustari berkeyakinan, anggaran yang sehat dan balance akan berimbas pada meningkatnya investasi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar. Terlebih lagi, bila pihak eksekutif dapat legislatif menyatukan kesepahaman dalam persoalan menormalkan kondisi anggaran yang sudah dua tahun terakhir mengalami defisit disebabkan, karena terjadinya pembengkakan biaya perjalanan dinas keluar daerah yang sifatnya tidak terlalu mendesak.
Begitu pula halnya, pada pembuatan konsep persuratan yang selama ini terkesan menghambur-hamburkan anggaran pembelian ATK dengan penggunaan kertas baru. Padahal seharusnya, print out konsep persuratan masih bisa memanfaatkan kertas bekas layak pakai.
Menyoal pos bantuan masyarakat di APBD, pejabat pelaksana Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Selayar ini optimis untuk memperjuangkan masuknya kucuran dana dari dana APBN melalui pengajuan proposal yang dapat meyakinkan jajaran Pemerintah Pusat akan arti pentingnya sebuah program pembangunan daerah tertinggal.
Terkait dengan persoalan efisiensi anggaran, Mustari enggan menganggap hal itu sebagai sebuah beban tugas berat di lingkungan Bappeda Kabupaten Kepulauan Selayar. Pasalnya, penanganan masalah efisiensi anggaran sudah merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi lembaga Bappeda, jelasnya
