Hallo dunia, Papua masih tertinggal demi NKRI. Begitulah riwayat singkat pertamuan presiden dengan sejumlah perwakilan negara-negara sahabat dan pimpinan perusahaan yang melirik Indonesia sebagai ladang investasi. Cara menyakinkan investor dengan staemen-statemen, memang merupakan visi dan misi Susilo Bambang Yudhoyono selama dua kali menjadi presiden. Kalau ada investor yang mengeluh, SBY pasti " pica bunga " tentang penanganan masalah dalam negeri, kali ini khusus soal masalah Papua. Kali ini, Presiden sampaikan masalah Papua kepada perwakilan negara-negara sahabat ( kedubes ) di Jakarta. Kenapa harus masalah Papua khusus di sampaikan oleh kepala negara kepada para duta besar negara sahabat kah?. Presiden Republik Indonesia di hadapan 128 perwakilan asing, perwakilan tetap untuk ASEAN, dan organisasi internasional di Jakarta, Rabu (15/2), menyampikan bahwa wilayah Papua masih ketinggalan. Maka itu pemerintah RI dibawah komandonya melakukan lima ( 5 ) pendekatan untuk memajukan Papua. Sosialisasi tersebut bukan berarti SBY sudah tidak lagi "
sembunyikan Papua" seperti tulisan saya sebelumnya, pemerintah masih takut isu Papua diangkat berbagai kalangan, termasuk media masa dan kampanye pemerhati masalah sosial di dunia. Walaupun tetap menutup Papua, tapi pernyataan presiden di hadapan dubes negara sahabat tersebut merupakan fakta bahwa Papua tetap tidak bisa disembunyikan dari dunia luar. Negara luar yang kini bergerombolan masuk melaui investasi, mereka harus tagih nasib Papua kepada pemerintah. Terutama soal penyelesaian masalah Papua supaya investor merasa aman di negeri ufuk timur itu. Penyampaian masalah Papua kepada negara sahabat juga mengindikasikan bahwa presiden harus mencuci muka Indonesia di mata dunia internasinal. Terlebih lagi pasca penolakan pembelian tank militer dari Belanda yang konon sampai sekarang tidak jelas akibat penolakan dari parlemen Belanda. Karena wajah pelanggaran HAM belum tuntas, kembali penegasan yang sama, Dia ( SBY ) menjelaskan, pemerintah sejak 2005 telah menerapkan pendekatan baru, ketimbang pendekatan militer, dalam menegakkan keamanan di wilayah timur Indonesia tersebut. "Sejak 2005, saya telah menghentikan pendekatan keamanan. Kami pilih pendekatan kemakuran dan keadilan," lanjutnya. Pernyataan SBY sangat wajar karena platform investasi yang sudah di teken bernama MP3Ei menjadi wadah pelaksanaan investasi nasional Indonesia, yang salah satu areal konsentrasinya ( koridor ) di Papua. Penyampaikan kali ini merupakan sosialisasi Papua, setelah sebelumnya dia ( presiden ) angkat bicara soal Papua juga. "
SBY dan Papua", merujuk pada kebijakan hukum dan ham yang mandul, sudah saya tulis sebelumnya. Masih pada pertemuannya dengan para Duta Besar, Kuasa Usaha dan Pimpinan Organisasi Internasional itu, Presiden menilai sebagai kesempatan yang baik untuk membuka pemikiran baru guna meningkatkan hubungan dan kerjasama kemitraan bersama. Khusus Papua, presiden SBY menegaskan tidak ada isu kedaulatan terhadap Papua. Yang ada adalah isu politik, sosial, keadilan dan kesejahteraan. Pemerintah, terus mengelola Papua sebaik mungkin otonomi khusus, percepatan pembangunan ekonomi dan SDM. "Di bawah MP3EI kami tetapkan koridor Papua-Maluku mendapatkan percepatan pembangunan dengan anggaran dan agenda yang konkrit," tegasnya. Investasi asing di tahun 2012 ini meningkat, bahkan sejumlah kerjasama ekonomi sudah di canangkan. Mereka ( investor ) pakai pedoman MP3Ei untuk datang ke Papua. Namun, karena masih ragu dengan komitmen pemerintah Indonesia, keseriusan penguasa negeri ini belum juga memberi jaminan bagi investasi. Bisikan-bisikan kecemasan tersebut, bikin opini soal ketertinggalan Papua kembali mengemuka. Tak bosan karena di bilang gagal menerapkan otsus, pemerintah kembali penyampikan program kerja mereka untuk Papua. Kendati kebijakan otonomi khusus telah diterapkan di Papua, namun SBY menyadari masih adanya ketertinggalan wilayah ini dibanding kawasan lain. Untuk itu, pemerintah akan terus memperbaiki sistem pemerintahan dan ekonomi di Papua. "Kami ingin menjalankan rencana aksi untuk meningkatkan pendidikan, termasuk memberikan posisi putra daerah pada pemerintah lokal. Untuk percepatan dan perluasan pembangunan, pemerintah akan membuat proyek dan anggaran, serta agenda konkrit," jelas Yudhoyono. Entah merasa sedih di bilang tertinggal, tulisan menarik kepada SBY oleh tim 12 yang mengaku diri OPM atau saya tulis sebelumnya sebagai "
sempalan parpol", mereka datang ke markas kepolisian di Jakarta dengan membawa lukisan presiden SBY dengan bertuliskan;
'Doa Anak Negeri Indonesia' Ibu pertiwi.....! Jangan biarkan negeri ku Papua dan Tanah Air ku... Indonesia terus menangis.... Kan ku kawal.... Kubela... Kubangun... Tanah air ku.... INDONESIA!!! Pada ramai nyesal, kecewa, terharu, terbakar jiwa nasionalisme NKRI karena Papua nyatanya masih tertinggal demi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demi NKRI Papua masih tertinggal. Padahal, atas nama negara Indonesia juga, justru investasi meningkat di Papua. Peningkatan investor tapi tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat Papua dua masalah yang sampai sekarang mengemuka bahwa Papua tertinggal. Sudah kandas di Indonesia sebagai bagian dari NKRI, toh masih ketinggalan pula. Siapa yang salah dan kesalahan siapa? Ketertinggalan bumi Papua baru kali ini para penguasa menyadarinya. Tapi, sekali lagi, idiom ketertinggalan bukanlah alat yang semata di pakai untuk membuka kran investasi belaka, tapi sumbangsih Papua ke Indonesia melalui aset kekayaan alam selama ini salah kelola, maka itu harus di barengi dengan kebijakan konkrit. Pemerintah harus kubur rapat budaya tebar pesona bahkan tindakan kanalisasi kesejahteraan rakyat Papua. Urus Papua saja tidak bisa, apalagi penduduk ratusan juta di Indonesia... Sumber bingkai foto
disini
KEMBALI KE ARTIKEL
