Dihadapan tokoh agama, Presiden langsung meminta kepada Kapolri dan Panglima TNI agar menghentikan kekerasan, “Presiden perintahkan ke Kapolri dan Pangab (Panglima TNI) hentikan kekerasan di Paniai, sekurang-kurangnya selama bulan natal.
Kiranya pernyataan kepala negara bukan hanya bentuk penegasan dimedia saja, seperi sudah saya tulis sebelumnya bahwa soal Papua pemerintah hanya tegas di media.
Tanggapan Balik
Pemerintah menilai kekerasan yang kerap terjadi harus dihentikan. Begitu pula pelaksanaan UP4B di Papua menuai penolakan sehingga pemerintah menghentikannya sampai ada kesepakatan dikemudian hari. Hal ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seketika menerima perwakilan tokoh agama dari Papua Jumat malam, 16 Desember 2011 di Istana Bogor.
“Bukan kesejahteraan. Yang sering disampaikan persoalan Papua adalah masalah keadilan dan martabat para penduduk Papua, ras, dan sebagainya,” kata salah satu tim tokoh agama yang juga Ketua Gereja Baptis Papua, Socrates Sofyan Yoman dalam jumpa pers usai pertemuan, Sabtu 17 Desember 2011.
Para tokoh agama memandang, UP4B dibentuk secara sepihak karena tidak mendengar aspirasi rakyat Papua. “Ada titik temu dalam peremuan tadi malam. Semua akan dievaluasi bersama, UP4B dihentikan sampai ada hasil evaluasi bersama,” katanya.
Menanggapi pernyataan kepala negara, Ketua Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) Bambang Darmono melalui mediaindonesia, mengaku belum menerima pemberitahuan dari pihak Istana terkait dengan instruksi Presiden untuk penghentian operasional sementara unit tersebut.
Memang kebijakan pemerintah terus menuai penolakan. Bahkan melecehkan komitmen yang telah diteken kedua belah pihak. Dari liputan khusus, salah satu fakta komitmen yang telah dibangun. Lalu, tentang alasan kenapa UP4B ditolak sudah dijelaskan sebelumnya disini. Penolakan yang sama terjadi seketika sosialisasi unit percepatan pembangunan di Papua.
Rubrik terkait persoalan Papua selanjutnya akses link dibawah ini untuk memahami apa dan mengapa masalah yang terjadi di Papua dan bagaimana memahami akar masalah di Papua. Tentunya, problem Papua memang sarat dengan akumulasi imperialisme yang patut di bereskan oleh negara. Nah, itulah mengapa otonomi khusus maupun pendekatan militerisme tidak menjawab problem pokok rakyat Papua sampai sekarang. Akhir dari upaya pendekatan model apapun terkait Papua akan berahir dengan satu pertanyaan, Papua Mau Dibawa Kemana?
Politik:
http://politik.kompasiana.com/2011/08/16/rekayasa-konflik-papua-sudah-kuno-di-hut-ri-yang-ke-66/
http://politik.kompasiana.com/2010/10/17/papua-mau-dibawa-kemana/
http://hukum.kompasiana.com/2010/12/17/refleksi-akhir-tahun-tutup-freeport-dan-tambang-asing-
http://hankam.kompasiana.com/2011/08/09/radang-konflik-pemaksaan-kehendak/
http://politik.kompasiana.com/2011/11/03/selamatkan-papua-dari-para-bandit/
Ekonomi:
http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/11/13/uang-freeport-lebih-besar-daripada-apbn-
Regional:
http://regional.kompasiana.com/2011/11/09/junta-sikap-terkait-gonjang-ganjing-bumi-papua/
http://regional.kompasiana.com/2011/10/26/menelisik-konflik-papua/
http://regional.kompasiana.com/2011/11/21/10-tahun-otonomi-khusus-warga-papua-belum-merdeka/
http://sejarah.kompasiana.com/2011/03/20/keadilan-bagi-papua-belum-terjawab/
lainnya-di-bumi-pertiwi/
yang-ke-papua/
Sosok:
http://sosok.kompasiana.com/2011/10/02/pemuda-papua-mau-bawa-otsus-ke-mana/
http://sosok.kompasiana.com/2011/04/09/masalah-papua-tidak-akan-selesai-dalam-gurita-pembangunan-indonesia/
