MOANA KARKAS KALOSIL, Perdana Menteri Negara Vanuatu, mendesak Dewan HAM PBB yang tergabung dalam UNHRC untuk mengeluarkan resolusi terkait pelanggaran HAM di Bumi Papua Barat. Pada pertemuan pemimpin tinggi dewan HAM di Jenewa, Swiss 4 Maret 2014, Kalosil mengatakan, dunia telah menyaksikan apa yang terjadi di Papua Barat. Penyiksaan, pembunuhan, eksploitasi, pemerkosaan, serangan militer, penangkapan sewenang-wenang dan pengelompokan masyarakat sipil melalui operasi intelijen. Moanas juga mengutip laporan ham Papua versi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia, menyimpulkan bahwa tindakan ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan di bawah UU No.26/2000 Indonesia, kata perdana menteri Vanuatu.
Lanjut Karkas, ketidakadilan di Papua Barat adalah ancaman bagi prinsip keadilan di dunia. Dalam dunia sekarang terhubung begitu erat dengan teknologi inovatif, seharusnya tidak ada alasan tentang kurangnya informasi tentang pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua selama lebih dari 45 tahun. Ini (persoalan Papua-pen)cukup menggembirakan bahwa masalah ini sekarang telah mencapai Komite Uni Eropa tentang Hak Asasi Manusia.
