Koncoisme sudah bukan jamannya lagi di era sekarang. Era dimana keterbukaan, transparansi dan profesionlisme layanan publik wajib diterapkan. Pola dan prilaku pejabat daerah yang dengan kekuasaan penuh dengan cara menanamkan benih kekuasaan semata bagi saudara dan kerabat, kembali terpraktikkan di wilayah administratif kota Sorong. Hal itu bagi generasi intelektual Tanah Papua, merupakan bahaya laten yang perlu di dkritisi serius.
Ketua Lembaga Intelektual Tanah Papua (LITP), Dr. Natalsen Basna, mengatakan masyarakat Kota Sorong haus akan keadilan yang hakiki. Dalam struktur masyarakat yang heterogen, pemerataan kekuasan politik dan pelayanan birokrasi merupakan hal terpenting yang harus dilaksanakan penuh oleh semua pihak. Sistem penerimaan, penempatan, mutasi PNS berbasis kinerja dan lelang jabatan, sebagai contoh, merupakan perwujudan ideal harapan politik masyarakat akan birokrasi yang profesional tanpa mempraktekkan ideologi berbasis keluarga dan kampungnisme. Idelogi yang tidak berkeadilan seperti ini seharusnya ditempatkan selamanya di masa kegelapan orde baru, ungkapnya.
