Macron merespons dengan menyampaikan pembelaan penuh semangat terhadap kebebasan berbicara dan nilai-nilai sekuler yang berlaku di Perancis.
Kedutaan Besar Prancis di Jakarta merespons gelombang protes dari warganet yang memenuhi kolom komentar media sosial mereka. Kedubes berdalih pernyataan Presiden Emmanuel Macron untuk melawan Islam radikal..
Respons Kedubes Prancis diunggah pada akun Facebook mereka dengan judul 'Tanggapan Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia terhadap komentar-komentar pada laman sosialnya'.
"Mengingat sejumlah komentar terhadap upacara untuk mengenang seorang guru Prancis yang dipenggal di Conflans Sainte-Honorine pada 16 Oktober 2020 lalu, Kedutaan Besar Prancis ingin mengklarifikasi hal-hal berikut ini," bunyi pernyataan Kedubes Prancis.
Pertama, sejumlah komentar yang ditulis di jejaring sosial memelencengkan posisi yang dipertahankan oleh Prancis demi kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan penolakan ajakan kebencian. Komentar-komentar tersebut menjadikan pernyataan yang dibuat oleh Presiden Macron pada acara penghormatan nasional kepada Samuel Paty sebagai alat untuk tujuan politik.
"Padahal pernyataan itu bertujuan mengajak untuk melawan Islamisme radikal (radikalisme) dan perlawanan tersebut dilakukan bersama-sama dengan umat Muslim Prancis, yang merupakan bagian integral dari masyarakat, sejarah dan Republik Prancis," kata Kedubes.
Presiden Emmanuel Macron, lanjut Kedubes, menyatakan dengan jelas tidak ada maksud sama sekali untuk menggeneralisasi dan secara tegas membedakan antara mayoritas warga Muslim Prancis dengan minoritas militan, separatis yang memusuhi nilai-nilai Republik Prancis.
Untuk menguatkan argument tersebut, Kedubes Prancis juga mengutip pernyataan Dewan Peribadatan Muslim Prancis (CFCM), yang merupakan instansi resmi perwakilan umat Islam di Prancis dan menjadi mitra utama pemerintah. CFCM disebutkan telah mengutuk pembunuhan.
Mereka menyatakan,"Pembunuhan keji tersebut mengingatkan kita pada bencana yang sayangnya menandai realitas yang tengah kita hadapi : merebaknya radikalisme, kekerasan dan terorisme yang mengaku-aku atas nama Islam di negara kita, yang menimbulkan korban dari kalangan berbagai usia, berbagai kondisi dan berbagai keyakinan."
Kedubes sekaligus ingin menegaskan kembali tentang posisi Prancis yakni untuk melindungi kebebasan fundamental dan menolak kebencian.
Sementara itu Perancis adalah negara sekuler. Sekularisme atau di Perancis dikenal dengan nama laicite. Identitas nasional ini meyakini "membatasi kebebasan berekspresi untuk melindungi perasaan satu komunitas tertentu dapat merusak persatuan."
Menyeimbangkan Lacit dan Kebebasan Beragama
Saat ini, komitmen pemerintah Prancis untuk menegakkan lacit menimbulkan tantangan: bagaimana Prancis memastikan bahwa modelnya yang sangat sekuler sesuai dengan komitmen OSCE terhadap kebebasan beragama?
Lacit dirancang untuk mempromosikan kenetralan negara dan mendorong dialog di antara beragam individu dan di antara dan di dalam komunitas religius dan non-religius. Akan tetapi, negara Prancis modern, dalam beberapa hal, telah mengubah lacit menjadi model koersif yang memaksakan sekularisme tertutup --- model yang mencoba untuk mengecualikan agama dari ruang publik dengan menurunkan manifestasinya yang mencolok hanya ke kehidupan pribadi.
Misalnya, undang-undang tahun 2010 yang melarang penyembunyian wajah berlaku untuk semua bidang masyarakat, terlepas dari keterlibatan negara. Demikian pula, undang-undang El Khomri yang lebih baru, undang-undang ketenagakerjaan, mencakup ketentuan yang mengizinkan perusahaan swasta untuk memberlakukan netralitas agama di tempat kerja, ruang di mana negara sekuler jelas-jelas tidak ada. Awal tahun ini, beberapa politisi Prancis dari seluruh spektrum politik mengutip lacit sebagai pengaruh untuk menghentikan penjualan jilbab [ari oleh Decathlon, sebuah perusahaan barang olahraga Prancis milik swasta.
