KAA yang diselenggarakan hanya 10 tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 ini, bukan hanya menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia di kancah internasional tapi juga hari bersejarah dunia.
KAA bukan saja sukses menghadirkan 29 pemimpin negara merdeka di Asia dan Afrika tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme bagi bangsa-bangsa Asia dan Afrika dengan dikeluarkannya  kesepakatan berupa Komunike Akhir KAA yang di dalamnya memuat Dasasila Bandung.
Di dalam Dasasila Bandung terdapat komunike untuk menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
Lahirnya prinsip-prinsip dalam Dasasila Bandung tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila yang tercakup dalam Pembukaan UUD NRI 1945.
Kini, 69 tahun setelah KAA, kita menyaksikan bahwa tatanan pemerintahan global dan isu-isu keamanan telah berubah dan Perang Dingin pun telah berakhir.
Masyarakat dunia saat ini tidak saja dihadapkan pada isu HAM dan keamanan konvensional, berupa konflik militer, seperti yang terjadi dalam perang Rusia-Ukraina, Palestina-Israel dan Israel-Iran, tetapi juga dihadapkan pada isu keamanan non-konvensional yang jauh lebih luas, seperti isu-isu penyakit menular, lingkungan hidup, ketahanan pangan, narkotika, dan terorisme.
Semua ini memerlukan respon cepat dan kolaborasi seluruh masyarakat sesuai dengan Dasasila Bandung yang didalamnya terdapat nilai-nilai Pancasila, yang mengutamakan gotong-royong dan musyawarah mufakat untuk jalan keluar dari permasalahan bangsa.
Oleh karena itu, masyarakat Indonesia sendiri tidak cukup menjadikan Dasasila Bandung sebagai memori perlawanan menghadapi penjajahan, Â namun juga untuk mengingatkan dunia terhadap bahaya penjajahan dan sejarah kolonialisme.
Relevansi Dasasila Bandung memang normatif, namun implementasinya untuk saat ini masih terbilang tinggi, termasuk masalah hak asasi manusia.
