mulai 98, kata reformasilah yang sedemikian sering kita dengung-dengungkan untuk memenuhi harapan kita akan perbaikan bagi negeri ini, sebuah negeri yang telah sekian puluh tahun dimerdekakan dari penjajahan fisik oleh para pahlawan negara dengan harapan setelah dimerdekakan secara fisik oleh para pahlawan itu, maka kita anak cucunya akan mengisi kemerdekaan itu dengan memerdekakan diri dari kemiskinan dan kebodohan yang sedemikian akut.
namun alih-alih berhasil lepas dari kemiskinan dan kebodohan itu, negeri ini justru terkungkung oleh penjajahan lain, yaitu yang berupa korupsi yang sedemikian akut melanda segenap aparatus kekuasaan mulai dari bawah sampai ujung kekuasaan.
pemberantasan korupsi itu sudah dimulai sejak jaman presiden pertama negeri ini yang turut memerdekaan negeri ini dari penjajahan fisik, sampai presiden yang sekarang ini, namun ternyata perang untuk membebaskan negeri ini dari korupsi tidaklah mudah, karena yang dilawan adalah anak-anak bangsa ini sendiri.
sejak beberapa tahun silam, untuk tarnsparansi guna mewujudkan sebuah clen dan good government maka setiap pejabat negara mulai dari anggota dprd tingkat dua sampai presiden negeri ini wajib melaporkan kekayaannya kepada komisi pemberantasan korupsi sebagai bentuk komitmen pribadi para pejabat itu dalam perang melawan korupsi yang telah sedemikian akut menyerang negeri ini sehingga karena sedemikian akutnya korupsi ini maka perang melawan kemiskinan dan kebodohan juga menjadi kedodoran, karena senjata untuk melawan kemiskinan dan kebodohan itu telah dikorups oleh para koruptor yang tak rela bangsa ini terbebas dari kemiskinan dan kebodohan dan menjadi bangsa yang besar, adil makmur, cerdas, dan sejahtera.
presiden negeri ini yang baru terpilih kembali untuk masa kepemimpinan yang kedua beberapa bulan yang lalu, menggunakan tema besar pemberantasan korupsi sebagai tema sentral kampanyenya agar rakyat mau memilih dia dan partainya untuk memimpin negeri ini.
namun kini, untuk masalah yang sederhana saja, laporan kekayaan pejabat, untuk para menteri yang baru saja dengan hak prerogatifnya dia pilih sendiri, ternyata masih ada saja diantara mereka yang tidak mendukung kampanye besarnya (kalau menggunakan istilah terakhirnya, jihad melawan korupsi), yaitu dengan tidak sesegera melaporkan kekayaannya kepada KPK, hingga KPK musti memberikan deadline pada para menteri itu untuk segera melaporkan kekayaan pribadinya.
dan diantara para menteri yang tidak mendukung langkah presiden untuk jihad melawan korupsi dengan jalan menunda-nunda laporan kekayaannya adalah bos lapangan banteng.
sumber :
