Demokrasi tanpa oposisi, optimis atau pesimis?

Sejak periode pertama Presiden Jokowi hingga tulisan ini dibuat, kekuatan oposisi nyaris punah di negri ini, entah ia dimatikan atau apakah memang demokrasi tidak memerlukan oposisi? Jika pembaca mengafirmasi pertanyaan kedua, maka tak perlu kiranya pembaca melanjutkan perenungan terhadap tulisan saya ini, barangkali pembaca memaknai demokrasi hanya dengan pemilu, seolah-olah kedaulatan rakyat hanya terimplementasi ketika rakyat datang ke tempat pemungutan suara, setelah pemilu semua orang bisa makan, dan menyekolahkan anaknya,tak perlu kritis, tak perlu mengkritik karena tak ada amplop yang masuk kekantong saudara, setelah pemilu selesai usai pulalahtugas kita dalam demokrasi. Patutnya persoalan definisi sudah sampai pada otak kita, minimal kita memahami arti demokrasi yakni demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan, atau jika sudara ingin lebih filosofis maka perkataan Rocky Gerung, bahwa demokrasi adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang, demokrasi memungkinkan perdebatan intelektual yang sehat yang hasil perdebatannya memungkinkan "wakil rakyat" untuk mengambil arah tujuan pembangunan bangsa yang berlandaskan atas kepentingan rakyat bukan kelompok, keluarga, bahkan partai, oleh sebabnya mereka yang mengemis kepada rakyat tiap lima tahun sekali tugas utama mereka selain membuat kebijakan, ia juga menjadi sarana pendengar rakyat. Menghindari adanya kritik, menghindari adanya pertengkaran intelektual artinya memperkosa demokrasi. Atau jangan-jangan yang seperti ini demokrasi tanpa demos, menggunakan nama rakyat untuk berkuasa tapi menindas rakyat ketika berkuasa, anti kritik dan bahkan mungkin mereka adalah bahaya laten otoriter.