Suatu bangsa dapat menjalankan sistem demokrasi dengan mengadakan pemilu. Setiap lima tahun, pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, terbuka, jujur, dan adil. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat gambarannya sebagai yang aktual. Negara akan benar-benar kehilangan kualitas produk sampingan terkait reformasi, yaitu demokrasi, akibat retorika seputar penundaan pemilu ini. Pemilihan harus diadakan; penundaan itu bertentangan dengan Pasal 7 Jo 22E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu itu penting, dan harus dilaksanakan. Karena Indonesia adalah negara demokrasi, terjadinya rotasi kekuasaan yang pelaksanaannya dilakukan melalui penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu tanda demokrasi.
KEMBALI KE ARTIKEL
