Sejarah Singkat Ujian Nasional
Ujian Nasional pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1950-an sebagai Ujian Penghabisan, yang kemudian berevolusi menjadi Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS) pada era 1980-an, dan akhirnya dikenal sebagai Ujian Nasional (UN) sejak awal 2000-an. Tujuan dari UN adalah untuk menstandarkan hasil belajar siswa di seluruh Indonesia, memberikan gambaran kualitas pendidikan nasional, dan menjadi salah satu syarat kelulusan.
Namun, kritik terhadap UN semakin menguat karena dianggap terlalu menitikberatkan pada aspek akademik saja, tanpa mempertimbangkan kompetensi siswa secara lebih menyeluruh. Akibatnya, pada tahun 2020, pemerintah menggantinya dengan Asesmen Nasional, yang fokus pada literasi, numerasi, dan survei karakter. Akan tetapi, dengan adanya wacana untuk mengembalikan UN, penting bagi kita untuk mempertimbangkan apa saja yang perlu diperbaiki agar ujian tersebut benar-benar dapat meningkatkan kualitas pendidikan.
Tantangan dalam Penerapan Ujian Nasional
Sebelum membahas apa yang perlu ditingkatkan, penting untuk memahami tantangan yang dihadapi selama penerapan UN di masa lalu:
Ketergantungan pada Nilai Akademik: Ujian Nasional hanya berfokus pada beberapa mata pelajaran tertentu, seperti Matematika, Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), yang menyebabkan tekanan besar pada siswa untuk mencapai nilai tinggi dalam mata pelajaran tersebut. Hal ini sering kali mengabaikan aspek lain dari pendidikan, seperti pengembangan karakter, kreativitas, dan keterampilan sosial.
Ketimpangan Kualitas Pendidikan: Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas dan kondisi geografis yang beragam. Hal ini menyebabkan adanya disparitas kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Pada masa lalu, UN sering kali memperlihatkan kesenjangan ini, dengan siswa di daerah perkotaan cenderung mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan siswa di daerah terpencil.
Tekanan Psikologis pada Siswa: UN dianggap sebagai penentu kelulusan siswa, sehingga menciptakan tekanan psikologis yang besar. Banyak siswa yang mengalami stres dan kecemasan yang berlebihan karena khawatir tidak lulus, yang pada akhirnya dapat mengganggu kesehatan mental mereka.
Praktik Kecurangan: Salah satu masalah utama yang terjadi adalah adanya praktik kecurangan selama pelaksanaan UN, baik dari pihak siswa, guru, maupun pihak sekolah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi, yang justru menghilangkan esensi dari evaluasi pendidikan yang sebenarnya.
Apa yang Perlu Ditingkatkan?
Jika Ujian Nasional akan kembali diberlakukan, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar ujian ini benar-benar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan:
1. Pendekatan Holistik dalam Evaluasi
Ujian Nasional yang baru harus mengadopsi pendekatan yang lebih holistik, tidak hanya menilai kemampuan akademik tetapi juga aspek lain seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, serta karakter siswa. Penilaian yang lebih beragam dapat dilakukan dengan menggabungkan ujian tertulis dengan proyek, portofolio, dan tes keterampilan praktis. Hal ini sejalan dengan pendekatan pada Asesmen Nasional yang sudah mulai mengukur literasi dan numerasi sebagai dasar kompetensi.
2. Pemerataan Kualitas Pendidikan
Pemerintah perlu meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, hanya sekitar 70% sekolah di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) yang memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan sarana dan prasarana, pelatihan guru, serta program pendampingan di daerah terpencil harus menjadi prioritas agar hasil UN lebih mencerminkan kemampuan yang sesungguhnya dari seluruh siswa, tanpa terpengaruh oleh faktor geografis.
3. Penguatan Sistem Penilaian Berbasis Teknologi
Untuk mengurangi ketergantungan pada ujian berbasis kertas, pemerintah dapat mengimplementasikan ujian berbasis komputer (Computer-Based Test/CBT) secara lebih luas. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan bahwa pada tahun 2019, hanya sekitar 30% sekolah di Indonesia yang menerapkan UN berbasis komputer. Dengan infrastruktur digital yang semakin membaik, diharapkan lebih banyak sekolah dapat menggunakan CBT, yang juga dapat membantu mengurangi praktik kecurangan.
4. Peningkatan Kualitas Guru
Guru merupakan kunci dari keberhasilan pendidikan. Data dari World Bank menunjukkan bahwa kualitas guru di Indonesia masih perlu ditingkatkan, terutama di daerah-daerah terpencil. Pelatihan dan sertifikasi guru harus lebih difokuskan pada metode pengajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa, sehingga mereka lebih siap menghadapi ujian apapun, termasuk UN.
5. Pendekatan Berbasis Pembelajaran
Alih-alih menjadikan UN sebagai alat untuk menghukum atau menilai kelulusan, ujian ini dapat digunakan sebagai alat diagnostik yang membantu guru dan sekolah untuk memahami kelemahan dan kekuatan siswa. Dengan demikian, hasil UN dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran di sekolah, bukan hanya sebagai alat seleksi.
Kesimpulan
