Dari Partai Gerindra sendiri tidak ada yang merasa kehilangan atas keputusan Ahok keluar dari Gerindra, karena menurut Sekretaris Jendral Partai Gerindra, Achmad Muzani, kontribusi Ahok di Partai Gerindra tidak terlalu terlihat terhadap perjuangan politik Partai Gerindra, khususnya pada pemilu presiden 9 Juli lalu.
Ahok sendiri memutuskan keluar dari Gerindra karena tidak setuju dengan RUU Pilkada yang mendukung kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya RUU Pilkada itu akan merugikan rakyat, apalagi Ahok merupakan produk Pilkada langsung. Entahlah rugi dari mana, menurut saya sih lebih baik kepala daerah dipilih oleh DPRD, selain menghemat anggaran daerah, juga mempermudah KPK jika nantinya kepala daerah tersebut tersangkut kasus korupsi. Lebih mudah dideteksi dan bisa dicegah sedini mungkin. KPK juga saat ini sudah tidak segan menindak politisi yang mencoba macam-macam. Apalagi RUU Pilkada tersebut berpegang pada konstitusi dan ideologi Pancasila. Khususnya Pancasila sila ke 4.
Komentar dari berbagai kalangan pun bermunculan atas keputusan Ahok keluar dari Gerindra. Mulai dari yang menyebut Ahok tidak beretika, politisi kutu loncat, tidak tahu terima kasih, kacang lupa kulitnya, dan komentar lainnya yang bernada negatif. Fadli Zon sendiri sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra kecewa dan menyebut Ahok sebagai politisi oportunis yang tidak mengerti etika.
Bahkan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Mohammad Taufik, menantang Ahok untuk menanggalkan jabatannya di DKI Jakarta jika benar Ahok masih punya etika berpolitik. Walaupun aturan hukumnya tidak membuat Ahok kehilangan jabatan jika dia keluar dari Gerindra.
Semoga Ahok tidak salah langkah terhadap keputusannya, dan ada partai yang dengan senang hati mau menerimanya. Supaya karir politiknya tetap cerah, jika seandainya dia masih mau mencalonkan diri sebagai Gubernur pada periode berikutnya atau jadi calon presiden sekalipun di Pilpres nanti.
*Diolah dari berbagai sumber
