Court Monitoring atau Tim Rekam Sidang adalah bentuk konkret dari di sepakati dan di tandatanganinya nota kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Universitas Udayana. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melaksanakan kerjasama melalui MoU tersebut lebih dari 30 Universitas se-Indonesia. Di Bali melalui Universitas Udayana, di mulai pada bulan Mei tahun 2012. Adapun tim Court Monitoring terdiri dari komponen Mahasiswa dan Dosen yang sebelumnya telah mendapat pelatihan khusus dari KPK untuk menggunakan sejumlah alat (Alat Milik Negara) untuk merekam jalannya persidangan sekaligus menyusun risalah persidangan termasuk resume dan transkrip. Kasus korupsi yang di rekam saat ini oleh tim adalah kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) atas nama terdakwa I Wayan Sukaja S.Sos. dengan nilai kerugian negara diduga total 455 juta. Mengapa kasus Sukaja? Hal ini dikarenakan kasus I Wayan Sukaja S.Sos. menjadi sorotan publik khususnya masyarakat Tabanan dan Bali. I Wayan Sukaja juga merupakan mantan Ketua DPRD Tabanan sehingga sedari awal ketika ditetapkan sebagai tersangka, kasus ini sudah mendapat sorotan tajam sejumlah kalangan. Dan yang terpenting adalah kasus Sukaja adalah yang pertama di Tahun 2013. Tercatat perkara atas nama I Wayan Sukaja terdaftar dengan Nomor Perkara : 01/PID.SUS/TPK/2013/PN.DPS. sehingga tim Court Monitoring atas persetujuan KPK merekam kasus tersebut diatas sedari awal persidangan yakni tanggal 31 Januari 2013 dengan Agenda pembacaan Surat Dakwaan. Ini bukan lagi berkecimpung di dalam peradilan semu tetapi sudah real court. Tidak hanya mendapat amanah dan tugas dari Fakultas dan Universitas melainkan ini sudah tugas Negara. Tim ini mengemban tugas dan juga otomatis nama baik almamater. Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana.,SH.,MH. sudah memberikan lampu hijau dan dukungannya serta siap melindungi kegiatan ini khususnya di kampus. Court Monitoring ini bukan merupakan kegiatan main-main karena menggunakan alat milik negara bernilai ratusan juta rupiah dan menggunakan uang milik negara sehingga kampus harus mendukung ini. Tim Court Monitoring sendiri saat ini diketuai oleh Nyoman A. Martana,SH.,MH. yang juga merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana.
